Langkah KIB Rumuskan Program Koalisi Dianggap Progresif

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman mengatakan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/8/2022) menilai, langkah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyusun visi-misi dan program koalisi dinilai cukup progresif. Namun, muncul juga dugaan bahwa upaya tersebut hanya sebatas untuk buying time.

"Itu langkah progresif, tapi kalau langkah itu hanya buying time, kita takutnya anti klimaks. Akhirnya sekedar politik transaksional. Jangan sampai langkah-langkah KIB yang sampai sekarang ini kelihatannya bagus, jangan sampai menjadi anti klimaks," tegas Airlangga sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Baca Juga: Pengamat: Penting KIB Membangun Koalisi Besar untuk Stabilitas Pemerintahan 

Baca Juga: Pakar Dorong PATEN KIB Lebih Membumi 

Airlangga menilai KIB melangkah secara progresif dengan catatan visi-misi dan program selanjutnya menjadi jalan bagi proses penjaringan calon presideb dan pelibatan calon bersama dengan uji publik.

Untuk itu, Airlangga menilai sikap KIB tidak ingin terburu-buru dalam melangkah sebagai bentuk kehati-hatian. Menurutnya, KIB mempertimbangkan dan melihat arah dan proses politik sebelum memutuskan penentuan nama calon presiden (Capres).

Baca Juga: Kata Akademisi soal KIB dan Koalisi Gerindra-PKB 

Baca Juga: PSI Disebut Potensial Perkuat KIB 

Dalam pandangan Airlangga, KIB sedang membangun, memperkuat, memperindah mesin politik terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan melihat calon-calon yang akan tampil sejalan atau tidak dengan program tersebut. Menurut dia, kalau KIB memang berorientasi pada visi misi, maka akan lebih baik jika calon-calon yang akan dirangkul KIB juga ditampilkan dalam momen-momen politik bersama dengan publik.

Kendati KIB mendahulukan program dibandingkan menjual figur nama Capres, namun kata Airlangga, langkah KIB ini tidak relevan jika dibandingkan dengan pengusungan Capres di Amerika. Pasalnya, partai di Indonesia sebagian besar tidak bisa sendirian mengusung Capres tanpa adanya koalisi.

Baca Juga: Airlangga: KIB Jaga Stabilitas Politik Indonesia 

Baca Juga: Daftar Serentak ke KPU, Pakar Politik BRIN: Soliditas KIB Masih Terjaga 

"Kalau Amerika itu prosesnya konvensi berbasis pada partai politik. Demorat punya konvensi sendiri, Republik juga demikian. Tapi kalau di Indonesia, model konvensi tidak relevan karena setelah konvensi dia harus membangun koalisi lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan, dalam waktu dekat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan kembali menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan program-program KIB kepada publik pada Oktober 2022 mendatang. Sementara terkait penetapan Capres, Ia menyebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Juga: IPR: Menguatnya Dukungan Airlangga Berdampak Positif bagi Harga Diri Partai dan KIB 

Baca Juga: KIB Daftar Bareng ke KPU, PARA Syndicate: Pesan Semangat Persatuan 

Rakyat Penasaran

Sementara itu, Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Dahlia Umar mengatakan bahwa KIB berupaya tetap berada di orbit, tetap berada dalam perbincangan meski mereka belum memiliki Capres dan Cawapres.

"Mereka harus tetap berada di orbit trending partai yang diperbincangkan. Jelang pemilu mereka ingin dikenal, pertama mereka punya Capres duluan. Ada yang curi start punya Capres duluan, eksis, yang belum punya mereka harus mencari cara lain, salah satunya dengan mengenalkan program," kata Dahlia, Kamis (25/8/2022).

Baca Juga: IPO: Kedekatan Golkar-PSI Untungkan Pencapresan Airlangga 

Baca Juga: Elektabilitas Airlangga Tak Maksimal, SMRC: Strategi Komunikasi Harus Dievaluasi 

Namun dengan KIB mengajukan program terlebih dahulu, ini malah bikin masyarakat nantinya penasaran. "Ada storyline, jagoan datang duluan, ada story yang datang belakangan tetapi dia udah bilang kisi kisi. Nah, ini yang bikin masyarakat penasaran," sebut Dahlia.

Dengan strategi ini, KIB kata dia, berupaya mengamankan dulu koalisi mereka untuk kemudian beralih pada 'belanja tokoh'. "Paling aman memang untuk mengamankan format koalisi dulu sehingga memenuhi syarat minimal 20% tadi. Adapun siapa Capres dan Cawapres tinggal membaca analisis internal, siapa yang paling menguntungkan saat mengajukan calon. Itu memang butuh waktu, karena mereka harus mengukur koalisi lawan juga.nantinya," tandas Dahlia.***