Cenderung Tertutup, Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK Dikritik Formappi

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses seleksi dinilai cenderung tertutup.

Proses seleksi disebut sangat tertutup. Tiba-tiba, besok sudah memasuki tahap akhir proses seleksi, yaitu uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR. "Bagaimana proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan, baik oleh publik, juga oleh DPR sendiri," kata peneliti Formappi Lucius Karus melalui keterangan tertulis, Minggu (18/9/2022) .

Minimnya perhatian publik pada proses seleksi anggota BPK dinilai sangat aneh. Sebab, proses tersebut berlangsung di DPR. Diduga, tertutupnya proses tersebut merupakan hal yang disengaja. Lembaga legislatif ingin meloloskan calon yang berlatar belakang partai politik.

"Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatarbelakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi," kata dia.

Lucius menilai proses seleksi calon anggota BPK dianggap hanya sekedar formalitas. Sehingga, dugaan untuk menitipkan kader di lembaga tinggi negara itu telah dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. "Hasil akhirnya calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang," sebut dia.

Selain itu, pemilihan calon anggota BPK yang tertutup ini rawan transaksional. Sebab, sangat menentukan hasil akhir hasil uji kepatutan dan kelayakan. "Jika proses seperti itu yang akan kembali terjadi pada pemilihan anggota BPK 2022-2027, maka DPR sesungguhnya tak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat itu digunakan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini," ujar dia.

Dia menegaskan proses pemilihan anggota BPK akan sangat menentukan kredibilitas kinerja lembaga akuntan pelat merah tersebut. Selama ini kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan. "Ditambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekedar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP," kata dia.

Formappi meyakini semua catatan kelam bisa dicegah. Asal, proses pemilihan berjalan dengan baik. "Komisi XI bisa menjadikan panggung fit and proper test anggota BPK besok sebagai ajang untuk memperlihatkan ke publik komtitmen mereka untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel dengan melakukan uji kelayakan dan kepantasan yang sungguh-sungguh," ujar dia.***