Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
Umum
17 jam yang lalu
Blokir Akses Kredit Bank, Singapura Bidik Korporasi Biang Kerok Kabut Asap Lintas Batas
2
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
Umum
17 jam yang lalu
Babat Praktik Curang Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN Pastikan Tak Anti Kritik
3
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
Kemenpora
10 jam yang lalu
Kemenpora Gandeng BRI, Atlet Berprestasi Diguyur Bonus Rp158 Miliar
4
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
Ekonomi
19 jam yang lalu
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 5.142, Ratusan Saham Terkoreksi di Zona Merah
5
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
Metropolitan
19 jam yang lalu
Pramono Sebut Tak Ada Fasilitas Publik Rusak dalam Demo Mahasiswa di Jakarta
6
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Umum
19 jam yang lalu
Bawa Sajam ke Bundaran HI, 19 Massa Aksi Komite Sadar Diringkus Polda Metro Jaya
Home  /  Berita  /  Olympic

Mantan Penyidik Sebut KPK Bakal jadi Alat Manuver Politik

Mantan Penyidik Sebut KPK Bakal jadi Alat Manuver Politik
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Istimewa)
Minggu, 30 Oktober 2022 21:29 WIB

JAKARTA - Ketua IM57+ Institute Mochamad Praswad Nugraha mengaku khawatir Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mempolitisasi perkara. Sebab, mantan penyidik KPK itu menilai Firli sudah tak malu-malu menggunakan KPK agar dapat masuk ke dalam ranah politik.

Menurutnya, hal tersebut terlihat lantaran Firli acap kali memaksakan diri untuk membuktikan satu kasus dan menelantarkan kasus lain, salah satunya korupsi Bansos. "KPK akan menjadi alat manuver politik yang sangat berbahaya jika terus dibiarkan," ujar Praswand, Minggu (30/10/2022).

Dia juga berpendapat KPK dapat di gunakan untuk mengkriminalisasi dan menyandera para pimpinan partai politik untuk kepentingan 2024dengan segala kewenangan dan perangkatnya. "Hal itu merupakan kiamat demokrasi bagi Indonesia. KPK dijadikan alat menggebuk lawan politik," tuturnya.

Selain itu, Praswand juga melihat adaya motif pribadi Forli yang tendensius untuk turut dalam kontestasi politik 2024. "Menunjukan keinginan baik melalui baliho maupun penggunaan sarana KPK sebagai kampanye atau penggunaan kasus lawan politik akan menguntungkan pribadi," ucapnya.

Menurut mantan penyidik KPK tersebut, hal itu jelas-jelas melanggar kode etik yang menekankan larangan menggunakan KPK sebagai alat mendapatkan keuntungan. "Oleh sebab itu, kami menyarankan Firli sekalian saja menyegerakan untuk deklarasi sebagai capres, sehingga semua menjadi jelas dan terang," ujar Praswand.

Meski demikian, dirinya menyarankan Dewas KPK untuk menjalankan fungsi secara jelas dalam menghindari penyalahgunaan KPK.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww