RDP dengan Kadin dan HIPMI, Hetifah Minta Lulusan PT Terserap Maksimal di DUDI

JAKARTA - Komisi X DPR RI baru saja mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN dan HIPMI membahas tentang tantangan daya serap perguruan tinggi terhadap Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) pada hari Selasa (17/01/2023).

Ketua Komite Tetap Teknologi Pendidikan KADIN, Sabda menyampaikan bahwa dunia industri bergerak jauh lebih cepat daripada pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan tinggi sekarang harus lebih _applicable_ untuk kebutuhan industri.

Hal ini didukung oleh Akbar Himawan Buchari selaku Ketua HIPMI, yang menegaskan bahwa digitalisasi dan hilirisasi industri menjadi penting baik itu bagi pengusaha maupun pekerja agar dapat mengikuti perkembangan jaman.

Lebih lanjut lagi, anggota HIPMI, Lutfi Ginanjar menyampaikan saat ini anak muda Indonesia bisa dikatakan sebagai 'useless generation' karena untuk mencari kerja maupun untuk membuat usaha sulit. Namun, Perguruan Tinggi di Indonesia masih memiliki potensi. Apalagi dengan adanya MBKM, ini sangat membantu sekali.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan DUDI yang terus berkembang diperlukan 'manpower education plan' untuk perguruan tinggi agar lulusan perguruan tinggi di Indonesia dapat terserap secara maksimal karena memang lulusan perguruan tinggi tersebut memiliki skill sesuai dengan kebutuhan industri.

“Gagasan dari HIPMI dan KADIN seperti adanya 'venture builder' ini sangat menarik. Karena selama ini kampus-kampus memiliki inkubator bisnis, tetapi tentu harapannya tidak berhenti disana saja. Karena jika kita bicara mahasiswa yang ingin berwirausaha pasti banyak. Tetapi yang benar-benar menjadi pengusaha mungkin hanya 5% saja,” terang Hetifah.

Adapun usulan rekomendasi dari KADIN untuk perguruan tinggi di Indonesia diantaranya: melakukan pemisahan antara belajar dan asesmen; membuat perguruan tinggi lebih inklusif; penekanan pada pentingnya fundamental skill dan soft skill saat seleksi masuk dan syarat kelulusan; dan penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Sedangkan usulan dari HIPMI sebagai rekomendasi kebijakan diantaranya: penguatan inkubator bisnis sebagai 'venture builder' penguatan kolaborasi antara civitas akademika dengan mahasiswa untuk akselerasi pertumbuhan wirausaha; sosialisasi oleh pemerintah ke pelaku usaha secara masif dan berkala terkait Kedai Reka Matching Fund maupun riset; peningkatan peran swasta dalam komersialisasi riset dan inovasi; dan optimalisasi peran BUMN.***