Kacau Nih, Ternyata Pemerintah Belum Bahas dengan DPR Soal Subsidi Rp 7 Juta untuk Kendaraan Listrik

JAKARTA - Dalam rangka mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta per unit. Menanggapi hal tersebut, anggota komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan rencana pemerintah ini sama sekali belum dibahas dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI.

"Rencana ini, belum mengajak Komisi VII DPR RI, untuk membahasnya dalam rapat. Seharusnya, hal-hal penting seperti ini mitra membahas terlebih dahulu dengan DPR,” tegas Mulyanto, Selasa (7/3/2023).

Legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini meminta pemerintah prihatin dengan kondisi ekonomi negara terutama APBN yang terseok akibat pandemi Covid-19. "PKS sendiri melihat anggaran negara yang terbatas, di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, harus benar-benar dialokasilan secara bijaksana," tandasnya.

Diberitakan GoNews.co sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menyatakan apresiasi atas program subsidi motor listrik untuk UMKM. Namun Ia meminta agar penyalurannya bisa tepat sasaran. "Kita berharap pemberian subsidi tersalurkan tetap sasaran sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha UMKM," kata Novita sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

Untuk diketahui, pemerintah resmi memberi subsidi kendaraan listrik, khususnya motor listrik senilai Rp7 juta per unit. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengumumkan subsidi itu ditujukan untuk 200 ribu unit pembelian motor listrik baru tahun 2023.

"Motor listrik yang mendapatkan (subsidi) adalah yang diproduksi di Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 40 persen lebih," kata Febri dalam konferensi pers, Senin (6/3/2023).

Target penerima bantuan ini diutamakan UMKM, khususnya penerima KUR dan penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) dan juga bisa pelanggan listrik 450-900 VA. Hal ini untuk mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM.***