Chalid Said Salim Dikabarkan Bakal Gantikan Jafee A Suardin sebagai Dirut PHR

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Hulu Indonesia Chalid Said Salim dikabarkan akan menjadi Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan menggantikan Jafee A Suardin.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Senin (10/4/2023).

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah menerima surat dari pemegang saham perihal adanya rotasi jabatan ini.

"SK terkait ini sudah ada tetapi belum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus ada RUPS untuk ditetapkan," jelasnya.

Namun rencana Chalid menjadi Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan mendapatkan respon negatif dari Komisi VII DPR RI.

Komisi energi ini meminta agar Pertamina mempertimbangkan pengangkatan Chalid menjadi Direktur Utama PHR akibat buntut dari peristiwa tidak hadirnya Chalid dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina Hulu Mahakam di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kabar Chalid akan diangkat menjadi Direktur Utama PHR ditanyakan oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir.

Setelah Direktur Utama PHE, Wiko membenarkan kabar tersebut, Nasir meminta agar pengangkatan Chalid menjadi pemimpin PHR untuk dipertimbangkan ulang.

“Kalau orang itu dijadikan Dirut lagi apalagi di Dapil Saya wah pusing kepala saya lihat orang kayak begini. Tolong pak ini dijadikan perhitungan Chalid jadi Dirut di Rokan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Menurut Nasir, orang yang tidak menghargai Komisi VII saat didatangi di tempat kerjanya, tentu perlu dipertimbangan lebih lanjut, khususnya untuk diangkat menjadi direktur utama di perusahaan Pertamina lainnya.

Direktur Utama PHE Wiko menambahkan, penjelasan perihal tidak hadirnya Chalid dalam kunjungan kerja pada 7 Februari 2023 lalu. Dia menyatakan tidak ada niatan dari Chalid untuk melecehkan lembaga DPR RI.

"Tadi sudah dijelaskan pada hari yang sama ada rapat dengan komisaris terkait RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan insentif program kerja ke ESDM dan SKK Migas,” jelas Wiko.

Adapun Wiko mengatakan, di regional tiga direkturnya hanya satu yakni Chalid sendiri. Maka itu dia memutuskan untuk rapat dengan komisaris dan tidak adanya niatan melecehkan DPR RI.

Meski demikian, dalam rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (10/4/2023), Komisi VII DPR RI merekomendasikan Direktur Utama PT Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik di PHM pada 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun.***