Sambangi Kejati, AMPR Desak Kasus Bansos dan Hibah di Siak Diperjelas ke Publik

PEKANBARU - Sudah 3 tahun lamanya perkara penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bansos dan hibah kabupaten Siak pada Tahun 2014 - 2019 hingga kini belum juga menemukan hasil.

Masyarakat patut curiga atas penyidikan kasus tindak pidana korupsi ini diduga ada permainan di antara pimpinan daerah dan Kejaksaan tinggi karena terlihat seperti disusun skenario hingga akhirnya masyarakat lupa dengan perkara ini, sehingga akan berefek kepada kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga kejaksaan yang baru baru ini mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat Indonesia

Akibat lambatnya proses penyidikan akhirnya Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Se-provinsi Riau (AMPR) kembali mempertanyakan Penetapan tersangka kepada Kejati Riau terkait perkara dugaan Tipikor Dana Bansos Dan Hibah Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019.

"Seharusnya Dr Supardi sebagai Kajati Riau saat ini tentulah sangat paham betul terkait permasalahan ini, karena sebelumnya Dr Supardi pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus di Kejagung yang mendalami perkara ini," ujar Zulkardi, Koordinator umum AMPR Kamis (13/4/2023) di Pekanbaru.

Bukan hanya mempertanyakan Penetapan tersangka Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Se-provinsi Riau juga mengklaim bahwa pihaknya juga turut memberikan beberapa bukti yang menjelaskan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana bansos dan hibah kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019

"Kami telah memberikan hasil kajian dan telaah kami sebagai control sosial kepada bapak Dr. Supardi dalam menetapkan tersangka atas perkara Dana Bansos Dan Hibah Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019, Hasil kajian kami ini mengacu kepada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau dengan nomor : PRINT-27/L.4/Fd.1/05/2021dimana keputusannya ialah agar penyelidikan dapat terus dilanjutkan," tegasnya.

Berdasarkan hasil Kajian AMPR terkait perkara Dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bansos kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019, negara mengalami kerugian sebesar 120 M paling tidak atas uji petik AMPR ditemukan kerugian negara sebesar 10 - 12 M atas penyaluran dana bansos dan hibah kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019.

"Kami memulai kajian dari adanya SK yang dikeluarkan Bupati Siak tentang daftar penerimaan Bantuan Sosial, Namun atas SK tersebut terdapat perbedaan yang ditemukan adanya Nota dari Kepala Dinas Sosial Kab Siak kepada Bank BRI Cab Siak dengan jumlah yang tidak sesuai atas daftar Nama Penerima Bantuan social untuk rumah tangga Miskin dan ,OrangTua terlantar”jelasnya.

Dari Kajian AMPR yang telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, OJK dan BI menemukan bukti bahwasanya terjadi penyimpangan dalam penyaluran melalui transaksi keuangan.

Hal ini dibenarkan atas pelaporan PPATK setelah dilakukannya pemeriksaan kembali kepada Pihak Bank BRI selaku Bank penyalur dimana ada ditemukannya transfer yang janggal dari Rekening BRI atas nama Bantuan Asistensi sosial milik dinas sosial kabupaten Siak, dimana transaksi terjadi pada tanggal 31 Desember 2019 dengan uraian Transaksi Debit dengan keterangan Remark SAL.PRASKTL IIIV sebesar 551.000.000. "Masih banyak lagi bukti bukti yang memberatkan adanya penyimpangan sehingga tidak bisa kami sebutkan semuanya untuk saat ini," ujar Zulkardi

Dengan adanya beberapa bukti kajian AMPR mengambil kesimpulan bahwa penyaluran dana hibah pada bagian kesra Setda Kabupaten Siak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 334.181.412.870 sedangkan untuk penyaluran dana bansos Kabupaten Siak memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 142.534.660.000 dimana hal ini dapat memberatkan pertanggungjawaban Syamsuar Sebagai Bupati Siak saat itu.

AMPR tidak ingin pada tahun politik (2024) nantinya Gubernur Riau itu malah tersandera dibalik jeruji guna mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai Bupati Kabupaten Siak Tahun 2014 - 2019

"Karena tak ingin Syamsuar tersandera pada tahun politik 2024 mendatang makanya AMPR hari ini mempertanyakan Penetapan tersangka kepada Kejati Riau dalam kewenangannya memberikan kepastian hukum," ujarnya.***