Prabowo Klaim Komitmen Investasi Rp 294 Triliun, Ekonom: Realisasi Butuh Strategi Matang

JAKARTA – Sepulang dari kunjungan kerja internasional selama dua pekan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pencapaian besar. Pada Ahad (24/11/2024), Prabowo menyatakan telah memperoleh komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS atau setara Rp 294 triliun dari sejumlah negara di Amerika, Eropa, dan Asia.

Namun, di balik euforia ini, ekonom senior dari Indef, Prof Didin S. Damanhuri, mengingatkan bahwa realisasi komitmen investasi tersebut memerlukan langkah strategis. Ia menegaskan, jumlah itu masih berupa rencana awal yang harus dikawal agar benar-benar menjadi investasi nyata di Indonesia.

“Komitmen ini hanya langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubahnya menjadi investasi riil yang memberikan dampak positif bagi perekonomian,” ujar Didin pada Ahad.

Menurut Didin, pemerintah harus fokus pada empat langkah penting agar potensi investasi tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Selektif dan Berkelanjutan

Langkah pertama adalah memastikan bahwa investasi yang masuk tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. Didin mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan emisi karbon.

“Jangan sampai kita hanya mengejar angka besar, tetapi mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pilih investasi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan,” ujarnya.

Perluasan Wilayah Investasi

Ia juga menekankan pentingnya memperluas investasi ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh. Menurutnya, mayoritas investasi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara potensi besar di luar Jawa, terutama Indonesia Timur, sering kali terabaikan.

“Kawasan di luar Jawa perlu diprioritaskan. Ini bukan hanya soal keadilan, tetapi juga untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tambahnya.

Persiapkan Lahan dan Regulasi

Didin menggarisbawahi bahwa persoalan pembebasan lahan sering menjadi hambatan dalam proses investasi. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang adil dan efisien, sehingga konflik terkait lahan dapat diminimalisir.

“Pembebasan lahan adalah isu klasik yang selalu muncul. Harus ada regulasi yang melindungi hak rakyat sekaligus memberikan kepastian kepada investor,” katanya.

Penguatan SDM Lokal

Terakhir, ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Didin menyarankan pemerintah untuk mulai mengidentifikasi dan melatih tenaga kerja lokal agar siap terlibat dalam proyek investasi ini, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.

“Jangan sampai tenaga kerja asing mendominasi. Pemerintah harus memanfaatkan waktu yang ada untuk menyiapkan SDM lokal yang kompeten,” tegasnya.

Tantangan Menuju Realisasi

Menurut Didin, jika keempat langkah ini dilakukan secara serius, maka investasi sebesar Rp 294 triliun bukan hanya menjadi angan-angan, tetapi dapat menjadi pendorong nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ini peluang besar, tetapi juga tanggung jawab besar. Pemerintah harus bergerak cepat, strategis, dan tepat sasaran,” tutupnya.

Prabowo dan jajaran kabinetnya kini dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan bahwa janji investasi yang dibawa pulang tidak hanya menjadi sekadar catatan di atas kertas, melainkan dapat diubah menjadi proyek-proyek nyata yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. ***