Fokus Korupsi dan Perizinan Ilegal, Prabowo Panggil Jaksa Agung Muda

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1). Pertemuan ini membahas langkah strategis pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang selama ini dianggap merugikan negara.

"Prabowo menegaskan komitmen untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik perizinan ilegal yang sering menjadi celah korupsi," tulis keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (13/1).

Presiden menyebut perizinan ilegal sebagai salah satu masalah krusial yang merugikan negara dan memperlambat pembangunan. Ia meminta kejaksaan mempercepat penyelidikan dan penindakan terhadap praktik ini, serta mengutamakan transparansi dalam pengawasan instansi pemerintah.

"Praktek perizinan yang tidak sah tidak hanya menciptakan kerugian finansial, tetapi juga menghambat kepercayaan investor terhadap birokrasi," ujar Prabowo dalam pertemuan tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hadir pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh untuk mendukung pembahasan terkait penguatan pengawasan keuangan negara.

Jaksa Agung Muda Kompak Hadiri Pertemuan

Sebelumnya, para Jaksa Agung Muda terlihat tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.13 WIB dengan mengenakan kemeja putih seragam. Di antara yang hadir adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho dan Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani juga turut serta dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan ini mempertegas prioritas pemerintahan Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum dan membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan perizinan ilegal. ***