Mulyanto: Evaluasi BUMN Bisa Dimulai dari Pertamina

JAKARTA - Evaluasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai perintah Presiden, penting untuk segera dilaksanakan Menteri Terkait bersama Danantara. Evaluasi tersebut dapat dimulai dari BUMN yang strategis, misalnya Pertamina. Usulan itu disampaikan Pembina Masyarakat Iilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) Mulyanto, yang Pembina MITI, dalam rilisnya kepada media, Kamis (1/5/2025).

Tidak hanya itu, Mulyanto juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Danantara untuk mengevaluasi seluruh perusahaan BUMN sebanyak 844 perusahaan (termasuk di dalamnya anak, cucu dan cicit BUMN) baik kelembagaan maupun kepengurusannya, agar benar-benar optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Begitu juga dengan permintaan Presiden terhadap Direksi BUMN agar bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel tidak dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan aliran serta golongan partai politik.

"Arahan Presiden ini harus ditindaklanjuti secara serius dan konkret oleh Danantara. Jangan cuma sekedar retorika belaka. Sebab, kegeraman publik terhadap merebaknya kasus korupsi di BUMN ini sudah ke ubun-ubun," jelas Mulyanto.

Contohnya lebih dari 195 triliun terjadi kasus korupsi di PT. Pertamina dan 300 triliun korupsi di PT. Timah. Belum lagi kasus korupsi di Asabri, Jiwasraya, Garuda dll. Ini jumlah kerugian negara yang sangat fantastis, yang terekam di benak publik.

Jadi perintah Presiden untuk mengevaluasi BUMN itu bukan main-main. Tetapi, sangat serius dan mendesak. Karena itu, Pemerintah dapat mulai dengan mengevalusi BUMN yang di depan mata, misalnya Pertamina.

"Ini logis. Selain karena Pertamina adalah BUMN besar yang strategis, di Pertamina juga terjadi kasus korupsi tambun yang menyebarkan histeria publik. Terlebih lagi publik faham kalau sistem merit dalam mempromosikan SDM tidak diterapkan di Pertamina. Terbukti dimana Direktur Utama dan Komisaris Utama PT. Pertamina justru diangkat dari anggota dewan pembina partai politik," tegasnya.

Menurut Mulyanto, yang Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, komitmen beres-beres BUMN ini ditunggu publik dan harus konsisten dibuktikan Pemerintah. Tidak boleh kalau hanya sekedar wacana.

Untuk diketahui Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengevaluasi direksi BUMN agar bekerja secara optimal, transparan dan akuntabel tidak dikatkan dengan suku, agama, ras, dan aliran dan golongan partai politik dalam Town Hall Meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).***