Dua Napi Tewas di Lapas Bukittinggi, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan

JAKARTA – Tragedi pesta minuman oplosan yang menewaskan dua narapidana dan meracuni puluhan lainnya di Lapas Kelas II Bukittinggi memicu desakan keras dari DPR RI. Anggota Komisi III DPR, Mafirion, menilai kejadian ini sebagai bukti lemahnya pengawasan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

"Ini bukan sekadar kelalaian biasa, tapi kegagalan sistemik. Lapas seharusnya tempat pembinaan, bukan arena kematian," ujar Mafirion, Sabtu (3/5), di Jakarta.

Peristiwa ini mencuat setelah napi diketahui meracik alkohol dari bahan pembuatan parfum dan mencampurnya dengan minuman sachet. Hasil oplosan tersebut dikonsumsi secara massal di dalam lapas hingga menyebabkan dua orang tewas dan 23 lainnya keracunan.

Menurut Mafirion, insiden ini bukan kejadian tunggal. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Rutan Pekanbaru yang melibatkan napi dalam pesta miras dan narkoba. Ia menyebut hal ini sebagai alarm serius bagi pemerintah.

"Belum tuntas satu kasus, muncul lagi kasus baru. Kita tidak bisa terus memaafkan kelalaian ini. Barang terlarang bebas beredar di dalam penjara. Sampai kapan?" katanya dengan nada geram.

Ia menuntut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera diperiksa secara menyeluruh, termasuk para pejabatnya. Ia juga menegaskan bahwa sanksi ringan tidak lagi relevan.

"Penundaan kenaikan pangkat atau rotasi jabatan bukan solusi. Jika terbukti lalai, harus ada sanksi berat," tegasnya.

Lebih jauh, Mafirion meminta investigasi independen dilakukan secara terbuka, serta mendorong penegakan hak-hak warga binaan sebagai tanggung jawab negara.

"Mereka tetap manusia yang harus dilindungi. Kematian napi bukan angka statistik, tapi tragedi kemanusiaan," ungkapnya.

Ia menyesalkan belum seriusnya pemerintah dalam menindaklanjuti peta jalan reformasi sistem pemasyarakatan yang sejak lama diusulkan DPR.

"Kalau tidak ada reformasi nyata, jangan kaget kalau kejadian seperti ini akan terus berulang," tutupnya. (ant)