DPR Desak Pemerintah Hadir Atasi PHK Massal, Dorong Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya peran negara dalam menghadapi lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali menghantam dunia kerja nasional. Ia meminta agar pemerintah tidak abai dan segera merespons secara serius fenomena ini.

"PHK bukan akhir dari segalanya. Ini harus jadi momen untuk membangun kembali kekuatan ekonomi rakyat secara lebih bermartabat," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Puan mengusulkan agar pemerintah mulai memperkuat model ekonomi kerakyatan yang berbasis kewirausahaan produktif, sebagai solusi jangka panjang yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung.

"Kita butuh pendekatan yang mampu membuka peluang ekonomi baru. Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton," tegas Ketua DPP PDIP itu.

Pernyataan ini disampaikan setelah laporan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK sejak Januari hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa angka tersebut sudah setara dengan sepertiga total PHK tahun 2024 yang mencapai 77.965 orang. Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau menjadi tiga provinsi dengan angka PHK tertinggi, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Puan menyebut, angka tersebut harus menjadi peringatan serius agar kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada keberlangsungan hidup rakyat yang terdampak langsung. ***