Kunker ke IPB, Komisi IV DPR Serap Aspirasi Revisi UU Tentang Pangan

Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, dengan tujuan untuk menyerap aspirasi terkait dengan  revisi atas UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

“Hari ini kami telah melakukan kunjungan kerja di Kampus Institute Pertanian Bogor (IPB), dengan tujuan untuk diskusi, dan mendengar pendapat dari para guru besar, dosen maupun mahasiswa IPB terkait pembahasan revisi UU No 18 Tahun 2012 Tentang pangan yang sementara digodok di Komisi IV DPR," ujar Anggota Panja RUU Pangan Firman Soebagyo, Sabtu (10/5/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa forum diskusi yang dibuka oleh Wakil Rektor IPB yang dihadiri delapan professor, para dosen dan mahasiswa telah berjalan dengan lancar dan sangat berbobot.

“Kami mendapatkan sejumlah masukan dari para professor terkait dengan materi usulan revisi UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan pandangan serta masukan ini akan menjadi referensi kami dari Panitia Kerja dalam menyusun NA dan RUU, harapan kita ini menajdi produk UU yang berkualitas yang dapat menjawab problem dan tantangan pangan kedepan dalam mewujudkan Swasembada Pangan," kata politikus Golkar ini.

Firman juga menjelaskan beberapa isu yang menjadi materi diskusi dalam forum diskusi tersebut.

"Diskusi bersama professor kita membahas beberpa isu seperti pentingnya kedaulatan pangan, deversifiaksi dan substitusi pangan, penormaan MBG dalam UU dengan ketentuan standar MBG, transformasi Bulog dan mendorong ikan sebagai salah satu alternative pemenuhuan mutu gizi dan protein dalam program MBG,"lanjutnya.

Legislator dapil Jateng III ini juga meminta agar pemerintah harus selalu membuka diri, serta membangun kerja sama dengan kampus untuk melakukan penelitian dan riset tentang kebijakan pangan, dan hasil riset menjadi pegangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Pentingnya kerja sama pemerintah dan perguruan tinggi, selanjutnya juga pemerintah harus komitmen mengiplementasikan hasil riset dan penelitian dari Kampus untuk deversifiasi dan substitusi pangan," tegas anggota Baleg DPR ini. ***