Efisiensi Anggaran Diarahkan ke 2026, Prioritas Tetap pada Pelayanan Publik dan Pertumbuhan Inklusif

JAKARTA – Pemerintah mulai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan pendekatan efisiensi yang lebih ketat. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, namun tetap memunculkan pertanyaan soal jaminan bahwa kebijakan ini tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

Langkah efisiensi tersebut diharapkan tidak hanya memangkas pos anggaran yang tak prioritas, tetapi juga memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran—terutama bagi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta pembangunan daerah.

“Selama efisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan publik dan tidak membebani masyarakat, itu patut diapresiasi,” ujar seorang pejabat senior dalam agenda koordinasi kebijakan fiskal di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menegaskan bahwa penyusunan APBN 2026 akan mengacu pada hasil evaluasi APBN 2025 dan fokus pada langkah-langkah efisiensi yang telah terbukti efektif.

“Kami terus memantau pelaksanaan anggaran dan akan menyusun kebijakan berdasarkan evaluasi menyeluruh,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya usai rapat paripurna, Selasa (20/5/2025).

Sementara itu, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026, pemerintah menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara melalui program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan memperkuat sektor produktif. Meski efisiensi jadi kunci, pemerataan dan keadilan sosial tetap menjadi prinsip utama dalam arah kebijakan fiskal ke depan. (ant)