Preseden Buruk Mas Pram Pertahankan Asep Kuswanto Sebagai Kadis LH DKI

 

"Proyek yang menelan anggaran hingga Rp 1,28 triliun tersebut tidak bisa segera dioperasionalkan. Kuat dugaan, proyek tersebut menjadi bancakan oknum di jajaran Eksekutif dan Legislatif DKI Jakarta," kata Victor, Senin (26/5).

 

Victor menjelaskan, ada indikasi upaya kuat dari Dinas LH DKI Jakarta untuk melakukan manuver menutup kegagalan proyek RDF Rorotan. Termasuk, dengan menumpulkan 'pena' para jurnalis.

 

"Ini sudah sangat kentara dan terang benderang. Untuk itu, Asep sebaiknya dicopot dari jabatannya. Kemudian, Pak Gubernur dan Inspektorat DKI Jakarta dapat melaporkan investigasi secara transparan," tegasnya.

 

Ia meminta, jika berdasarkan hasil investigasi internal terdapat perbuatan melanggar hukum, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) maka sebaiknya Mas Pram sendiri yang melaporkan kepada aparat penegak hukum.

 

"Mas Pram bisa melapor langsung ke KPK hingga Kejaksaan. Ini penting untuk menjaga marwah roda pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta yang good governance and clean government," bebernya.

 

Menurut Victor, mempertahankan Asep sama saja dengan memperkuat opini berkembang terkait kedekatan khusus Asep dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), khususnya yang berada di Komisi D DPRD DKI Jakarta.

 

"Saya mendengar kabar, Asep sering memberikan proyek kepada politisi di Kebon Sirih, khususnya dari PDIP. Kalau dengan kegagalan RDF Rorotan Asep masih dipertahankan tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apalagi, Mas Pram justru kebagian getahnya dari banyak keberatan warga atas operasional RDF Rorotan," pungkas Victor. ***