Ekonom Nilai Job Fair Cikarang Cerminkan Krisis Pasar Kerja, Minta Pemerintah Ambil Langkah Nyata

CIKARANG – Sedikitnya 25.000 pencari kerja memadati job fair di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025). Mereka bersaing memperebutkan 2.517 lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan peserta.

Tingginya selisih antara jumlah pelamar dan lowongan menyoroti ketimpangan serius di pasar tenaga kerja. Situasi ini dinilai mencerminkan minimnya lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai ketimpangan tersebut diperburuk oleh meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dominasi pekerja informal di Indonesia.

"Wajar jika setiap job fair selalu penuh sesak. Banyak orang mencari pekerjaan atau setidaknya pekerjaan yang lebih layak," ujar Wijayanto, Rabu (28/5/2025).

Ia menjelaskan, dua penyebab utama ketimpangan itu adalah perlambatan ekonomi dan deindustrialisasi. Menurutnya, kedua faktor ini membuat banyak sektor usaha terhenti atau menyusut sehingga menurunkan kapasitas serapan tenaga kerja.

Wijayanto menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik bagi mereka yang sudah bekerja maupun yang masih mencari kerja.

"Bagi yang sudah bekerja, perbaiki kinerja agar posisi tidak rentan. Bagi yang belum, tingkatkan keterampilan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri," jelasnya.

Di tengah keterbatasan lowongan, jalur kewirausahaan dinilai layak dipertimbangkan sebagai solusi alternatif. "Jangan hanya bergantung pada peluang kerja formal. Kewirausahaan bisa jadi jalan keluar," tambahnya.

Meski menyambut baik rencana pemerintah meluncurkan enam paket kebijakan ketenagakerjaan pada Juni mendatang, Wijayanto menilai langkah itu belum cukup menjawab kompleksitas masalah pasar kerja.

Ia mendorong adanya program jangka pendek yang mampu langsung menciptakan lapangan kerja dan mendorong daya beli masyarakat.

"Contohnya, proyek padat karya di bawah Kementerian PUPR, pembangunan rumah rakyat, serta pemangkasan anggaran rapat dan perjalanan dinas di kementerian," urainya.

Tak hanya itu, ia menyoroti pentingnya perbaikan iklim usaha untuk menarik dan memperluas investasi. Pemerintah juga diminta tegas memberantas penyelundupan dan praktik underground economy yang merusak daya saing pelaku usaha domestik.

Wijayanto juga menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor melalui perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dengan berbagai negara.

"Langkah ini mendesak dilakukan, apalagi ketidakpastian global akibat perang dagang belum jelas ujungnya," ungkapnya.***