Riau Duduk di Harta Karun Laut, Tapi Tak Pernah Menyelaminya

PEKANBARU – Potensi laut yang melimpah di Provinsi Riau dinilai belum tergarap maksimal. Padahal, Riau memiliki garis pantai panjang, wilayah pesisir yang luas, dan berada di jalur strategis Selat Malaka—modal besar untuk membangun kekuatan ekonomi maritim yang tangguh.

"Riau jangan hanya dikenal karena garis pantainya. Laut adalah peluang besar yang belum disentuh secara serius," ujar Marcellus Hakeng Jayawibawa, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Selasa (4/6/2025).

Ia menyoroti pentingnya menghidupkan kembali Visi Riau 2020, gagasan besar dari Gubernur Riau 1998–2003, Saleh Djasit. Menurut Hakeng, visi itu bukan hanya progresif, tapi juga mendahului zamannya karena menjadikan laut sebagai pusat distribusi dan konektivitas ekonomi.

Visi Riau 2020 kala itu memosisikan Selat Lalang sebagai simpul logistik utama melalui konsep Integrated Maritime Economy. Pelabuhan, kawasan industri, dan jalur distribusi dirancang dalam satu sistem logistik laut yang terintegrasi.

“Wilayah seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, hingga Indragiri Hulu dirancang sebagai simpul-simpul ekonomi maritim. Ini rencana besar yang disusun secara teknokratis, bukan asal-asalan,” jelasnya.

Hakeng mengungkapkan, Saleh Djasit bahkan menggandeng konsultan asing dan perusahaan besar seperti Caltex Pacific Indonesia (CPI), dengan investasi studi kelayakan mencapai lebih dari satu juta dolar AS.

Namun, proyek ambisius itu tidak berlanjut. Lemahnya kelembagaan dan tidak adanya kesinambungan kebijakan membuat rencana tersebut mati suri setelah masa jabatan Saleh Djasit berakhir.

"Ini contoh klasik lemahnya institutional memory. Jika kebijakan bergantung pada figur, bukan sistem, maka akan mudah dilupakan," urainya.

Kini, menurut Hakeng, harapan muncul kembali melalui kepemimpinan Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid, MSi. Ia menyebut, ini momentum untuk membangun kembali gagasan maritim Riau dalam bentuk yang lebih konkret: Riau Maritime Corridor.

Konsep tersebut mencakup pengembangan ekonomi biru (blue economy), pelabuhan ramah lingkungan (green port), dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

“Dengan pemimpin muda yang punya visi, saya optimistis Riau bisa keluar dari bayang-bayang pantai dan menjadi pusat logistik maritim,” katanya.

Hakeng menekankan pentingnya pembangunan pelabuhan strategis seperti Dumai, Tanjung Buton, RAPP Futong, dan Kuala Enok agar terintegrasi dalam satu ekosistem logistik laut.

Ia menyebut, pendekatan Port Connectivity and Integrated Maritime Development wajib diterapkan agar pembangunan berjalan efisien, berkelanjutan, dan mendongkrak daya saing regional.

“Jika dikelola dengan benar, Riau bisa bersaing dengan kawasan industri maritim di Malaysia dan Singapura,” tambahnya.

Ia juga menyoroti perlunya dukungan regulasi, perencanaan spasial berbasis kajian kelautan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, sektor swasta, dan akademisi.

“Ini bukan sekadar mengenang visi lama, tapi soal masa depan. Laut adalah peluang. Tinggal ada tidaknya kemauan politik dan komitmen kolektif untuk benar-benar mewujudkannya,” tutupnya. ***