Dari Tambang ke Etalase Digital: Pulau Indonesia Diperjualbelikan, Warga Lokal Merasa Terbuang

JAKARTA – Pulau-pulau kecil di Indonesia kini menghadapi ancaman baru: tidak hanya dieksploitasi melalui penambangan, namun juga “dipasarkan” di situs jual-beli global seperti Private Islands Inc., yang berbasis di Kanada. Pulau dari Anambas, NTB, hingga Bangka Belitung bahkan ditawarkan untuk dibeli oleh individu berduit dari luar negeri, meski iklan tersebut kini sudah banyak dihapus.

Pemerintah menegaskan hal ini tidak sah secara hukum. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, tiada regulasi yang memperbolehkan penjualan pulau, hanya penggunaan terbatas melalui izin kegiatan tertentu. Sementara itu, Wamen Dalam Negeri menyatakan bahwa seluruh pulau milik rakyat dan negara tidak bisa dimiliki secara pribadi.

Namun di lapangan, masyarakat lokal menghadapi realita keras. Warga Karimunjawa dan Pulau Pari menceritakan pengalaman mereka, di mana pulau-pulau kecil kini dikuasai investor dan dijadikan lokasi vila atau resor. Akibatnya:

• Ruang nelayan dan masyarakat lokal semakin terbatas
• Ekosistem rusak, seperti mangrove dan rumput laut yang hilang
• Masyarakat hanya diperankan sebagai tenaga kerja informal dengan upah rendah

Menurut peneliti dari IPB dan KIARA, fenomena ini akibat paradigma “aset” yang menempatkan pulau kecil sebagai komoditas ekonomi, disertai regulasi yang mengizinkan swasta mengelola 70% dari luas pulau dengan menyisakan hanya 30% untuk keperluan publik.

Padahal, UU No. 1/2014 dan UU No. 27/2007 melindungi pulau kecil sebagai area konservasi dan pilar ekosistem. Peneliti senantiasa memperingatkan bahwa privatisasi pulau kecil sama artinya dengan melepas kedaulatan negara dalam bentuk hijau.

Masyarakat lokal berharap pemerintah tak hanya menjadikan pulau kecil sebagai objek investasi semata, tapi juga sebagai ruang hidup yang adil dan lestari bagi pemilik aslinya. ***