Wacana Pilkada Tak Langsung, Formappi Dorong Pembahasan Serentak Lima RUU Politik

JAKARTA – Wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, mendapat sorotan dari Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus. Menurutnya, usulan tersebut menjadi sinyal kuat bagi DPR untuk segera membahas lima undang-undang politik secara menyeluruh.

"Ini petunjuk bahwa RUU Pemilu, Pilkada, MD3, Parpol, dan Pemerintahan Daerah perlu segera masuk agenda pembahasan," kata Lucius, Sabtu (26/7/2025).

Ia mengingatkan, sebagai pimpinan partai, Cak Imin memiliki pengaruh untuk mendorong fraksi PKB memulai proses revisi. Namun, wacana perubahan mekanisme Pilkada harus disertai argumen substansial, bukan sekadar usulan sepihak.

"Usulan itu hanya bermakna bila dibarengi dengan pembahasan RUU terkait. Jangan hanya menjadi pernyataan tanpa arah," jelasnya.

Lucius juga mempertanyakan efektivitas sistem tidak langsung dalam mencegah praktik politik uang. Ia menilai, justru potensi transaksi politik bisa lebih besar di tingkat partai.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, apakah uang dari calon tidak akan mengalir untuk membeli dukungan politik?" tanyanya.

Ia menilai, pemilihan langsung membuka ruang partisipasi publik dan menghadirkan keragaman kandidat. Banyak figur berkualitas yang justru berasal dari kalangan non-partai.

"Pilihan langsung membuat rakyat lebih berdaya dan memberi peluang bagi calon independen yang berkualitas," ujarnya.

Lucius mengusulkan alternatif kompromi jika sistem perlu diubah. Misalnya, gubernur bisa dipilih tidak langsung, namun bupati dan wali kota harus tetap melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

"Perubahan sistem bisa dipertimbangkan, tapi jangan sampai mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat," tutupnya. ***