Monopoli Listrik Tak Jamin Untung, PLN Dianggap Gagal Dikelola

JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan pelat merah yang memegang kendali penuh atas distribusi listrik nasional, kembali menuai sorotan. Bukan karena kinerja unggul, tetapi karena kondisi keuangan yang kian memburuk. Utang yang terus bertambah, laba yang menurun, serta dugaan perjalanan luar negeri tidak transparan, menjadi kombinasi yang menimbulkan pertanyaan besar dari publik.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, keuangan PLN berada di titik rawan. Dalam setahun, utang PLN membengkak dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024, atau setara Rp156,7 miliar setiap hari.

“PLN ini punya hak istimewa sebagai satu-satunya penyedia listrik, tapi keuangannya justru jeblok. Ini alarm kegagalan manajemen,” ujarnya, Selasa (29/7/2025).

Uchok menambahkan, di saat PLN sibuk menambah utang, laba perusahaan justru turun. Pada 2023, laba tercatat Rp22 triliun, turun menjadi Rp17,7 triliun di 2024. Padahal, masyarakat tidak punya alternatif selain PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari. 

“Yang aneh, rakyat telat bayar listrik langsung kena denda. Tapi direksi bisa seenaknya mengelola uang perusahaan tanpa transparansi,” katanya.

CBA juga mengungkap dugaan perjalanan ke luar negeri oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang dilakukan saat masa siaga Natal dan Tahun Baru ke Melbourne, Australia bersama keluarga. Biaya perjalanan itu diduga dibebankan kepada perusahaan, meski kondisi keuangan PLN sedang tidak stabil.

Uchok mendesak Kejaksaan Agung menyelidiki kemungkinan adanya perjalanan dinas fiktif yang membebani anggaran PLN. "Harus ada ketegasan dalam audit pengelolaan keuangan di tubuh PLN. Jangan dibiarkan seperti ini terus," tegasnya. 

Hingga kini, pihak PLN belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirimkan ke Sekretaris Perusahaan, Alois Wisnuhardana, tidak mendapatkan jawaban. ***