Monopoli Tapi Merugi, DPR Kritik Keras Manajemen PLN dan Minta Dirut Diganti

JAKARTA – Di tengah gelontoran dana subsidi dan Penyertaan Modal Negara (PMN), PT PLN (Persero) justru mencatatkan kondisi keuangan yang makin mengkhawatirkan. Kinerja perusahaan pelat merah itu dinilai tak sebanding dengan dukungan istimewa yang selama ini diterimanya dari negara.

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyampaikan keheranannya atas membengkaknya utang PLN yang tercatat naik sekitar Rp156 miliar per hari. Ia menilai, dengan status sebagai pemegang tunggal pasar listrik nasional, seharusnya PLN mampu menunjukkan kinerja yang lebih solid.

"Ini bukan cuma masalah keuangan, tapi juga soal moral dan integritas kepemimpinan di PLN," ujar Mufti, Kamis (31/7/2025).

Mufti meminta pemerintah segera mengevaluasi jajaran direksi PLN, termasuk mengganti Direktur Utama, Darmawan Prasodjo, yang dianggap gagal menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Ia juga menyoroti buruknya kualitas layanan yang diterima masyarakat, mulai dari listrik padam, tarif tidak transparan, hingga aduan pelanggan yang meningkat.

"Perusahaan dengan keistimewaan seperti PLN tidak seharusnya membuat rakyat menderita. Kalau manajemennya gagal, gantilah," tegasnya.

Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun pada 2024, naik Rp56,2 triliun dibanding tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa penambahan utang ini terjadi saat laba perusahaan justru merosot dari Rp22 triliun menjadi Rp17,7 triliun.

"Utangnya melonjak, labanya turun. Ini kontradiktif dengan status PLN sebagai perusahaan negara yang seharusnya lebih efisien dan bertanggung jawab," ungkap Uchok. 

Ia juga menyoroti perlakuan keras PLN terhadap konsumen, seperti denda untuk keterlambatan pembayaran dan pemadaman otomatis bagi pelanggan token yang kehabisan pulsa. Sementara itu, dugaan penggunaan dana perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pejabat tinggi PLN justru belum tersentuh penyelidikan.

Uchok mendesak agar Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan perjalanan luar negeri oleh Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, yang disebut menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan keluarga.

Hingga saat ini, permintaan konfirmasi kepada pihak PLN belum mendapatkan tanggapan. ***