Laut Jadi Pintu Masuk Narkotika, Pemerintah Kerahkan Satgas Khusus Tangkal Penyelundupan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya melindungi masyarakat dari dampak destruktif penyelundupan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan jutaan jiwa. Jalur laut yang terbuka luas menjadi titik rawan yang kini diawasi lebih ketat melalui kerja lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebut penyelundupan sebagai musuh bersama yang perlu ditangani secara terintegrasi. Ia menggarisbawahi bahwa pencegahan tidak bisa hanya bertumpu pada satu institusi.

"Ancaman penyelundupan narkotika dan komoditas ilegal ini harus dihadapi secara kolektif. Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan dibentuk untuk menyatukan langkah antarinstansi," kata Budi Gunawan, Jumat (1/8/2025).

Salah satu kasus besar yang berhasil digagalkan adalah penyelundupan sabu seberat dua ton oleh kapal MV Sea Dragon Tarawa. Penindakan itu bukan hanya menyelamatkan negara dari potensi kerugian Rp15 triliun, tapi juga melindungi 51 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

"Bayangkan dampaknya jika narkoba itu lolos. Generasi muda kita bisa hancur. Ini bukan soal barang ilegal semata, tapi masa depan bangsa," tegasnya.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari Operasi Jaring Sriwijaya dan Wallacea yang digelar sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025. Selain sabu, barang-barang yang diamankan termasuk pasir timah, rokok ilegal, tekstil, hingga bahan pokok yang masuk secara ilegal.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah meluncurkan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Penyelundupan. Satgas ini akan bekerja lintas sektor dan wilayah, dengan fokus utama memperkuat pengawasan laut sebagai jalur penyelundupan utama.

"Kami ingin kehadiran negara terasa kuat di laut. Tidak boleh ada celah bagi penyelundup untuk bergerak bebas," tambahnya. ***