Wacana Riau Merdeka Diungkap, Mantan Intelijen Sri Radjasa Peringatkan Bahaya Perpecahan

JAKARTA – Dalam pengungkapan yang menggemparkan, mantan anggota intelijen negara Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra mengungkapkan adanya rapat tertutup yang diadakan oleh sejumlah pendukung mantan Presiden Jokowi di Riau. Rapat tersebut membahas wacana kontroversial tentang gerakan Riau Merdeka yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Indonesia.

"Beberapa hari lalu, saya menerima informasi bahwa pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Riau merdeka. Ini sangat mengkhawatirkan," kata Sri Radjasa dalam wawancara dengan Forum Keadilan TV, Minggu (10/8/2025). 

Sri Radjasa mengaitkan munculnya gerakan ini dengan ketegangan yang terjadi setelah isu pengalihan empat pulau dari Aceh ke Sumatera Utara, yang memicu ketidakpuasan di beberapa kalangan. "Orang lupa bahwa meskipun Aceh telah damai, kerawanan separatisme masih ada. Sekarang, isu ini berpotensi memicu lebih banyak ketegangan," ujarnya.

Radikalisasi Politik di Lingkungan Pendukung Jokowi

Sri Radjasa menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah aksi spontan dari masyarakat, melainkan terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin berusaha memperlemah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Ada indikasi bahwa kelompok yang memiliki pengaruh besar, yang berasal dari Solo, juga terlibat dalam gerakan ini. Mereka jelas memanfaatkan situasi ini untuk mencapai agenda politik mereka," lanjutnya.

Menurutnya, gerakan tersebut berisiko memperburuk keadaan politik yang sudah sensitif pasca-pemilu, terutama dengan adanya ketegangan antara kelompok-kelompok yang pro-Jokowi dan pro-Prabowo. "Ini bukan soal relawan. Ini adalah kelompok yang ingin menciptakan perpecahan lebih jauh dalam politik kita," tegas Sri Radjasa.

Menanggulangi Ancaman Perpecahan dan Radikalisasi

Peringatan Sri Radjasa ini sangat penting, terutama di tengah transisi politik yang sedang berlangsung. Jika tidak dihadapi dengan serius, gerakan-gerakan radikal semacam ini berpotensi merusak keutuhan negara dan menciptakan ketidakstabilan. Pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki potensi mengganggu stabilitas sosial dan politik harus lebih ditingkatkan.

"Negara tidak boleh diam. Kita harus memantau ketat kelompok-kelompok yang berpotensi memperburuk keadaan. Jangan biarkan politik Indonesia terpecah hanya karena kepentingan kelompok tertentu," ujar Sri Radjasa.

Pengaruh Pemberian Abolisi dan Potensi Ketegangan

Sri Radjasa juga mengaitkan munculnya wacana ini dengan keputusan pemberian abolisi kepada Tom Lembong yang menambah ketegangan di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Ia menganggap langkah tersebut memperburuk ketegangan dan membuka celah bagi gerakan-gerakan yang mencoba menggoyahkan kewibawaan pemerintahan yang baru.

"Ini adalah bagian dari upaya untuk mengganggu stabilitas pemerintahan yang sah. Apabila dibiarkan, gerakan seperti ini bisa menjadi lebih besar dan mengancam ketenangan sosial kita," jelasnya.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Nasional

Sri Radjasa juga menegaskan bahwa dalam menghadapi potensi ancaman separatisme, negara harus hadir secara nyata. Pemerintah perlu lebih proaktif dalam menjaga integritas NKRI dengan mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok yang berpotensi merusak stabilitas.

"Keamanan nasional adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam segala aspek. Negara harus hadir dengan kebijakan yang tegas dan solusi yang menyeluruh," pungkas Sri Radjasa.

Waspada Terhadap Pengaruh Radikalisasi dalam Politik

Sebagai masyarakat yang majemuk, Indonesia harus mewaspadai segala bentuk radikalisasi dalam politik. Setiap individu atau kelompok yang mencoba mengganggu kedamaian dan kesatuan bangsa harus dihadapi dengan kebijakan yang adil dan bijaksana. Upaya ini harus dilakukan tidak hanya untuk melindungi stabilitas politik, tetapi juga menjaga keutuhan negara agar tetap utuh dan bersatu.

Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menjaga Indonesia dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa. Dalam menghadapi tantangan ini, kewaspadaan dan tindakan preventif menjadi kunci utama.

Dengan perhatian yang lebih besar terhadap ancaman separatisme dan radikalisasi, Indonesia dapat terus bergerak maju sebagai negara yang kuat, bersatu, dan demokratis. ***