LP2AD Desak Gubernur DKI Evaluasi RDF Bantar Gebang Sebelum RDF Rorotan Beroperasi
 |
| Fasilitas pengolahan sampah RDF Plant. (Ist) |
Selasa, 26 Agustus 2025 19:34 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Bantar Gebang sebelum mengoperasikan RDF Rorotan di Jakarta Utara yang rencananya dilakukan pada 24 September 2025.
Menurut Victor, keberadaan fasilitas RDF yang mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif memang penting sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah di Ibu Kota. Namun, Victor menegaskan, RDF Bantar Gebang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun keberlanjutan operasionalnya.
"Pemprov DKI seharusnya belajar dari pengalaman di Bantar Gebang. Ada berbagai masalah yang perlu dievaluasi, mulai dari efektivitas pengolahan sampah, daya tampung, hingga dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar," kata Victor dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Victor menambahkan, tanpa adanya evaluasi yang transparan, proyek RDF Rorotan berpotensi mengulang permasalahan yang sama dan membebani keuangan daerah.
"RDF Rorotan harus dipastikan benar-benar siap, bukan hanya sekadar proyek seremonial. Evaluasi RDF Bantar Gebang menjadi kunci agar Pemprov DKI bisa menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi pengelolaan sampah Jakarta," tegasnya.
Lebih lanjut, LP2 AD mendesak agar Pramono Anung membentuk tim independen yang melibatkan akademisi, praktisi lingkungan, serta masyarakat sipil untuk melakukan kajian kritis.
Hal ini bertujuan untuk memastikan RDF Bantar Gebang yang digadang-gadang bisa mengolah 2.000 ton sampah menjadi 700-750 ton energi alternatif sudah direalisasikan dengan baik.
Kemudian, perlu dibuka juga berapa hasil penjualan energi alternatif tersebut dan perlu dipastikan sudah masuk menjadi salah sumber pandapatan daerah.
"Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat bisa menilai apakah RDF memang efektif sebagai solusi atau hanya menambah masalah baru," pungkas Victor. ***
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
