Mahasiswa Desak Transparansi, Tuntutan 17+8 Jadi Agenda Pengawalan

JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan tidak akan berhenti mengawal tuntutan 17+8 yang digulirkan bersama koalisi sipil. Mahasiswa menilai daftar tuntutan tersebut harus menjadi pijakan bagi DPR maupun pemerintah untuk menunjukkan komitmen pada rakyat.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan konsolidasi internal sedang dilakukan untuk memutuskan langkah berikutnya.

“Ya ada kemungkinan aksi lanjutan, semua tergantung hasil konsolidasi kawan-kawan,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Koordinator Media BEM SI, Teo Ramadhan, menambahkan konsolidasi ini merupakan tindak lanjut atas aksi massa yang berlangsung pekan lalu.

“Kita akan menindaklanjuti aksi kemarin dengan konsolidasi lebih lanjut,” jelasnya.

BEM SI menegaskan, pengawalan tidak hanya ditujukan ke DPR, tetapi juga ke lembaga negara lainnya. Mahasiswa ingin memastikan seluruh tuntutan rakyat mendapat perhatian serius.

Seperti diketahui, 17 tuntutan mendesak diberi batas waktu hingga 5 September 2025, mulai dari penghentian represifitas aparat, pembekuan kenaikan tunjangan DPR, hingga jaminan upah layak buruh. Sementara delapan tuntutan jangka panjang, dengan tenggat 31 Agustus 2026, mencakup reformasi DPR, partai politik, RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi kebijakan ekonomi nasional.

Bagi mahasiswa, sikap pemerintah terhadap daftar tuntutan 17+8 akan menjadi tolok ukur reformasi nyata atau sekadar retorika. Jika tuntutan diabaikan, jalan aksi kembali terbuka lebar. ***