DPR Kritik Rencana TNI Laporkan Ferry Irwandi, Minta Fokus pada Urusan Strategis

JAKARTA – Polemik rencana TNI melaporkan CEO Malaka Project sekaligus pemengaruh Ferry Irwandi ke polisi terus menuai reaksi. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, menilai langkah tersebut berlebihan dan tidak proporsional.

Menurutnya, institusi pertahanan seharusnya fokus pada persoalan strategis ketimbang menghabiskan energi untuk mempidanakan kritik. "Banyak hal yang lebih penting bagi TNI daripada mengurusi urusan Ferry Irwandi. Padahal banyak kasus lain yang lebih urgen untuk ditindak," kata Junico di Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

Ia menekankan bahwa penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu mempertimbangkan urgensi dan dampak. "Banyak kasus hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, peretasan, hingga pelanggaran privasi yang jelas berdampak luas bagi masyarakat. Itu seharusnya jadi prioritas," jelasnya.

Junico juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin UUD 1945. Menurutnya, ruang digital adalah ruang publik yang tidak bisa serta-merta disterilkan dari suara-suara berbeda pendapat. "Dalam negara demokrasi, lembaga negara, termasuk TNI, harus menunjukkan keteladanan dalam menyikapi kritik," tegasnya. 

Komisi I DPR, lanjut Junico, mendorong agar UU ITE digunakan secara bijak. "Kami tidak dalam posisi membenarkan pelanggaran hukum apa pun, tapi kami menekankan pentingnya proporsionalitas," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menyebut kedatangan Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen JO Sembiring, ke Polda Metro Jaya adalah untuk mengonsultasikan rencana pelaporan Ferry Irwandi. Laporan itu terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi TNI.

Polemik ini memperlihatkan tarik-menarik antara keinginan institusi mempertahankan kehormatan dan kewajiban negara menjamin kebebasan berekspresi warga. Publik kini menanti, apakah langkah hukum ini benar-benar diambil, atau justru diredam demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat. ***