Nasir Djamil: Reformasi Polri Tak Cukup dengan Komisi, Presiden Harus Turun Tangan

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk komisi khusus untuk mereformasi Polri mendapat sambutan positif, namun juga disertai dorongan agar ia tidak hanya menyerahkan tugas pada tim, melainkan memimpin langsung proses reformasi.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai langkah Presiden akan lebih berdampak jika dijalankan dengan kepemimpinan langsung. "Saran saya, Presiden Prabowo agar langsung memimpin reformasi kepolisian. Dengan begitu, rencana strategis Polri bisa tercapai dan dirasakan masyarakat," kata Nasir, Jumat (12/9/2025).

Menurutnya, reformasi Polri bukan hal baru. Upaya serupa telah dilakukan sejak era Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto hingga Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun, ia menilai masih ada perilaku aparat yang jauh dari harapan publik. "Itulah sebabnya reformasi perlu didorong lebih serius," ujarnya.

Nasir menambahkan, DPR tidak akan duduk di komisi reformasi Polri karena fungsi pengawasan tetap dipegang parlemen. "DPR akan memastikan kerja komisi ini transparan," tegasnya.

Sehari sebelumnya, desakan reformasi Polri juga muncul dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB), yang beranggotakan tokoh lintas agama dan masyarakat sipil. Dalam pertemuan tiga jam di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9), mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian.

"Pak Presiden menyambut usulan itu dan akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Ini juga bagian dari tuntutan masyarakat yang cukup besar," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, seusai pertemuan.

Pertemuan antara Prabowo dan GNB menunjukkan adanya kesepahaman antara masyarakat sipil, DPR, dan pemerintah. Publik kini menunggu, apakah Presiden benar-benar akan turun langsung memimpin reformasi Polri atau menyerahkannya sepenuhnya pada komisi yang dibentuk. ***