DPR Nilai BGN Abai Standar Keamanan, Banyak Dapur MBG Jalan Tanpa Sertifikat

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik. Anggota Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) lalai dalam memastikan dapur penyedia MBG memenuhi standar higienis. Pasalnya, banyak dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sejak awal BGN hanya mengejar kuantitas, sementara aspek kualitas dan keamanan makanan terabaikan,” ujar Yahya, Sabtu (27/9/2025). 

Ia menekankan, kewajiban memiliki SLHS harus dipenuhi sebelum dapur beroperasi. Menurutnya, hal itu bagian dari standar operasional prosedur (SOP) yang seharusnya disiapkan sejak awal. “Sistem dan SOP-nya mestinya beres dulu. Ada dapur yang higienis, ada juga yang masih jauh dari standar,” katanya.

Tak hanya itu, Yahya juga menyoroti lemahnya peran ahli gizi di tiap dapur MBG. Ia menilai fungsi pengawasan gizi belum berjalan maksimal sehingga kasus keracunan makanan masih terjadi. “Kalau peran ahli gizi berjalan sebagaimana mestinya, insiden keracunan bisa dicegah,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebut pihaknya telah memberi tenggat satu bulan bagi semua mitra dapur untuk melengkapi sertifikat wajib, mulai dari SLHS, sertifikat halal, hingga sertifikat kelayakan air. Jika tidak dipenuhi, kerja sama akan diputus.

“Kami sudah keluarkan surat resmi. Kalau tidak terpenuhi dalam satu bulan, dapur akan ditutup,” ujar Nanik di Jakarta, Jumat (26/9/2025). ***