Pemangkasan Dana Transfer Pusat Bikin APBD DKI 2026 Terancam Turun Drastis

JAKARTA – Pemerintah pusat memangkas jatah dana transfer ke Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang sebelumnya ditargetkan Rp95,35 triliun kini terancam anjlok hingga belasan triliun rupiah.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi komponen yang paling terdampak. “DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan,” katanya, Selasa (30/9/2025). 

Padahal, DPRD dan Pemprov DKI sudah meneken Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan proyeksi APBD sebesar Rp95,35 triliun, naik 3,8 persen dari tahun sebelumnya. Namun dengan pemangkasan itu, APBD 2026 hanya akan berkisar Rp78–79 triliun. 

Khoirudin mengaku kondisi ini membuat pihaknya kebingungan karena belum pernah terjadi sebelumnya. “Kita sudah MoU dengan angka Rp95,3 triliun. Kalau melihat DBH hari ini, APBD kita sekitar Rp78 triliun atau Rp79 triliun. Jadi sangat jauh perubahannya,” ujarnya. 

Situasi tersebut memaksa DPRD menunda pembahasan sejumlah program prioritas, proyeksi pendapatan, hingga belanja daerah tahun depan. Untuk menghindari kesalahan langkah, pihaknya akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tidak boleh menerka-menerka, tidak boleh melangkah sendiri tanpa panduan. Kalau regulasinya belum ada, saya akan bersurat juga eksekutif, akan bersurat apa yang harus kita lakukan,” tambahnya. 

Pemangkasan dana transfer ini memantik pertanyaan besar: apakah Jakarta mampu menjaga stabilitas pembangunan dengan anggaran yang lebih kecil, di tengah kebutuhan infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik yang terus meningkat?. ***