Truk Aceh Dicegat di Langkat, Polemik Pajak Kendaraan Antarprovinsi Mengemuka

ACEH – Kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, mewajibkan kendaraan operasional perusahaan menggunakan pelat Sumut (BK) kembali memicu perdebatan. Video dirinya menghentikan langsung sebuah truk berpelat Aceh (BL) di Jalan Lintas Langkat viral dan menuai reaksi keras dari tokoh politik Aceh.

Dalam video itu, Bobby meminta sopir menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa kendaraan yang beroperasi di Sumut harus menggunakan pelat BK agar pajaknya masuk ke daerah. “Biar bosmu tahu, kalau beroperasi di Sumut harus pakai pelat Sumut supaya PAD-nya masuk ke Sumut,” ujarnya.

Anggota DPRD Aceh menilai langkah Bobby berlebihan dan bisa mengganggu hubungan antarwarga dua daerah bertetangga. Mereka menekankan bahwa pembicaraan soal pajak kendaraan seharusnya dilakukan melalui mekanisme antarotoritas, bukan dengan menghentikan truk di jalan.

Menanggapi kritik tersebut, Bobby mengunggah klarifikasi di akun Instagramnya. Ia menegaskan kebijakan serupa telah diterapkan di banyak provinsi lain, seperti Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Riau. “Kebijakan ini bukan untuk membebani rakyat, tapi agar hasil bumi yang diangkut perusahaan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Sumut,” tulisnya. 

Dalam acara peluncuran program Universal Health Coverage (UHC) di Deli Serdang, Bobby juga meminta bupati dan wali kota mendata seluruh perusahaan yang masih memakai kendaraan berpelat luar Sumut. Ia menekankan, potensi pajak kendaraan perusahaan harus kembali ke Sumut untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memperkuat pembangunan.

Namun, bagi sebagian tokoh Aceh, persoalan ini bukan sekadar administrasi kendaraan, melainkan menyangkut etika hubungan antarwilayah. Mereka khawatir kebijakan yang disampaikan secara konfrontatif justru memperkeruh suasana. ***