Badan Hukum Baru dan IPO PAM Jaya Rawan Komersialisasi Air

 

"Rev7 seperti jualan brosur ke investor. Bagus di slide PowerPoint, retorika di mana-mana, seolah semua masalah selesai hanya dengan ganti baju hukum jadi Perseroda. Sementara, Raperda terlalu teknokratik, dingin, dan tidak peduli bahwa air adalah hak dasar rakyat," kata Tope, Kamis (2/10/2025).

 

Ia menyebut, dalam Raperda terlihat jelas persoalan keterbatasan APBD, beban kontrak warisan dengan Palyja dan Aetra, bundling Rp 23,9 triliun dengan PT Moya, risiko bunga tinggi, hingga potensi tarif offtaker naik setiap dua tahun. Hal ini menunjukkan investor swasta sudah antre masuk.

 

"Kalau DPRD hanya menelan mentah-mentah presentasi manis ala Rev7, rakyat akan jadi korban. Investor senyum lebar, rakyat bayar lebih mahal. Jangan lupa sejarah kontrak swasta Palyja dan Aetra selama 25 tahun yang bukan hanya bikin PAM JAYA lumpuh, tapi juga membuat warga Jakarta bayar air paling mahal di Indonesia dengan pelayanan yang juga tidak terlalu bagus," tegasnya.

 

Tope juga mengingatkan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Pergub DKI Nomor 7 Tahun 2022, air bukanlah komoditas melainkan hak konstitusional warga. Ia menekankan agar transformasi PAM JAYA hanya sah jika ada jaminan tegas kontrol publik atas tarif, distribusi, dan akses rakyat miskin.

 

"Jangan sekali-kali menjadikan Perseroda sebagai jalan baru privatisasi. Jangan sampai air, urat nadi kehidupan, dijadikan saham dagangan. Rakyat Jakarta tidak butuh PowerPoint cantik, rakyat butuh air yang mengalir ke keran rumah dengan harga terjangkau," ucapnya.

 

Ia berharap, DPRD mampu mengawal transformasi PAM JAYA agar tetap berpihak pada kepentingan publik. 

 

"Kalau DPRD gagal mengawal tentu bisa menjadi catatan sejara terjadinya menjual hak air rakyat dengan janji manis investor," pungkas Taufik. ***