LIGA Pro Jakarta Soroti Kebocoran PAD Parkir Ditaksir Capai Rp 1 Triliun

 

Ia menyebut, Pansus Perparkiran yang berakhir Oktober ini akan berganti nama menjadi Pansus Tata Kelola Parkir agar fokus pada pembenahan menyeluruh.

 

"Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan perparkiran di Jakarta, di antaranya tata kelola dan kebocoran parkir. Target PAD yang disampaikan Pemprov memang selalu terpenuhi, tapi fakta di lapangan masih banyak UP Perparkiran yang nakal," kata Gusti, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).

 

Berdasarkan data Pansus, lanjutnya, tahun ini saja kebocoran parkir tercatat sebesar Rp407 miliar. 

 

"Angka ini menurut Pansus bisa lebih besar, bahkan menyentuh Rp1 triliun," tegasnya.

 

Ia menekankan perlunya tindakan tegas terhadap Unit Pengelola (UP) Perparkiran yang nakal. Untuk meminimalisir kebocoran, Gusti mengusulkan sejumlah solusi, di antaranya digitalisasi sistem pengelolaan parkir, pengawasan lebih intensif melibatkan kepolisian dan kejaksaan, penyempurnaan tata kelola antara UP Parkir, Dishub, dan Satpol PP, serta pengawasan masyarakat agar pengelolaan parkir sesuai aturan. 

 

"Selain itu, regulasi dan sosialisasi aturan parkir kepada masyarakat perlu diperkuat, termasuk kesadaran warga untuk menolak membayar parkir yang tidak sesuai ketentuan," imbuhnya.

 

Politisi muda Partai Nasdem ini mengungkap adanya ketidaksinkronan data operator parkir resmi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Unit Pengelola (UP) Parkir, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP).

 

"Ketidakcocokan data ini berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyelundupkan operator ilegal ke dalam sistem resmi. Ini yang membuat pengawasan lemah dan kebocoran PAD terus terjadi," bebernya.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, Iswadi juga membeberkan temuan serupa. Ia mengungkap adanya operator parkir ilegal di Jakarta Utara yang telah menguasai lahan diduga milik JakPro selama tujuh tahun tanpa izin resmi.

 

"Setelah kami telusuri dari pihak-pihak terkait, terindikasi praktik ini dibiarkan berlangsung. Tidak menutup kemungkinan ada oknum yang bermain," jelasnya.

 

Iswadi berjanji akan melaporkan temuan ini secara tertulis kepada Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta dan meminta komitmen untuk menindaklanjuti hingga tuntas. 

 

"Kami juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir dan evaluasi izin terhadap seluruh operator aktif di Jakarta. Tidak menutup kemungkinan masih banyak parkir liar, sepertinya soal ini dikuasai oleh mafia parkir," pungkasnya. ***