Tiga Pejabat KPU Prabumulih Diciduk, Diduga Korupsi Rp6 Miliar Dana Hibah Pilkada

PRABUMULIH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, kembali mengungkap praktik korupsi di tubuh lembaga publik. Kali ini, tiga pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2024.

Ketiganya adalah Ketua KPU berinisial MD, Sekretaris YA, dan Bendahara SH. Setelah penetapan status tersangka pada Jumat (3/10/2025), ketiganya langsung dibawa ke Rumah Tahanan Kelas IIB Prabumulih dengan pengawalan ketat petugas Kejari dibantu aparat TNI. 

Kasi Pidana Khusus Kejari Prabumulih, Safei, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dari unsur pemerintah daerah, termasuk Pj Wali Kota, Pj Sekda, Kepala BKD, dan Kepala Kesbangpol.

“Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada justru diselewengkan. Dari hasil penyidikan, negara mengalami kerugian sekitar Rp6 miliar dari total anggaran Rp26 miliar,” ungkap Safei, didampingi Kasi Intel Ajie Marta.

Safei menjelaskan, modus penyalahgunaan dana hibah tersebut dilakukan dengan tidak menyalurkan anggaran sesuai peruntukannya. “Kami menemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai standar operasional. Saat ini penyidik tengah menelusuri lebih lanjut keterlibatan pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya, menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini akan segera kami laporkan ke KPU RI untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Andika, Minggu (5/10/2025).

Andika juga meminta seluruh jajaran KPU di daerah menjaga integritas dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. “Kami ingin memastikan lembaga KPU tetap bekerja secara profesional dan menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.

Kasus korupsi hibah Pilkada ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara pemilu di daerah agar transparan dalam mengelola anggaran. Kejaksaan memastikan penyidikan akan terus berlanjut guna menelusuri potensi keterlibatan pihak lain yang turut menikmati dana hibah tersebut. ***