Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tunjukkan Teladan, Hadapi Pemangkasan TKD Tanpa Keluhan

JAKARTA – Saat banyak kepala daerah sibuk memprotes kebijakan pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD), Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), justru tampil berbeda. Ia memilih bersikap tenang, menahan diri dari keluhan, dan langsung mengambil langkah efisiensi agar roda pembangunan tetap berputar.

“Sebagai wakil pemerintah pusat di Jawa Barat, tidak elok saya memprotes keputusan pemerintah pusat,” ujar Dedi dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Sabtu (11/10/2025).

Dedi menilai seorang gubernur tidak hanya bertanggung jawab sebagai kepala daerah otonom yang dipilih rakyat, tapi juga mewakili pemerintah pusat di wilayahnya. Karena itu, ia menilai protes terhadap keputusan nasional bukan langkah yang pantas dilakukan oleh seorang pemimpin daerah.

Daripada sibuk menyalahkan keadaan, Dedi memilih beradaptasi dengan kebijakan yang ada. Ia segera melakukan langkah penghematan besar-besaran untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. “Kalau saya hanya berpangku tangan, pembangunan akan berhenti. Jadi, yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dan tetap bekerja,” tegasnya.

Langkah efisiensi itu diterapkan di seluruh sektor. Biaya perjalanan dinas dipangkas hingga 75 persen, begitu juga dengan penggunaan listrik, air, dan alat tulis kantor. Penggunaan media digital dan internet dibatasi hanya untuk kebutuhan penting. Bahkan, jamuan tamu kini diganti dengan air putih tanpa makan siang atau malam.

“Kami hanya akan menyajikan air putih saja. ASN berpuasa, rakyat berpesta. Itu prinsip kami di Pemprov Jawa Barat,” ungkap Dedi.

Kebijakan penghematan tersebut bukan tanpa arah. Menurut Dedi, langkah itu ditempuh untuk memastikan program prioritas bagi masyarakat tetap berjalan. Ia memastikan pembangunan jalan, rehabilitasi sekolah, irigasi, serta bantuan listrik bagi masyarakat miskin tetap dilanjutkan pada 2026.

Bahkan, anggaran pembangunan jalan tahun depan justru ditingkatkan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun. “Pembangunan tidak akan berhenti hanya karena dana transfer berkurang. Kita bisa kreatif mencari cara agar pelayanan publik tetap optimal,” kata Dedi.

Selain mengandalkan efisiensi internal, Dedi juga mendorong semangat gotong royong melalui partisipasi ASN. Ia menginisiasi gerakan iuran Rp1.000 per hari dari pegawai untuk membantu warga yang membutuhkan, di samping bantuan dana pribadinya.

“Ini soal tanggung jawab sosial. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu anggaran, harus juga berempati kepada rakyat,” ujarnya.

Langkah realistis dan tanggung jawab Dedi Mulyadi ini dinilai menjadi contoh kepemimpinan yang dewasa dan berorientasi pada solusi. Di tengah banyak kepala daerah yang memilih memprotes, Dedi justru mengajarkan pentingnya kerja nyata dan kedisiplinan anggaran.

Sikap ini menjadi pesan kuat bagi kepala daerah lainnya: bahwa memimpin bukan soal berkeluh kesah, tetapi bagaimana mencari jalan keluar agar rakyat tetap sejahtera di tengah keterbatasan. ***