Kepala Daerah Diminta Berhenti Cari Alasan di Balik Pemotongan TKD, DPR: Jangan Lagi Jual Mimpi Saat Kampanye

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, kembali mengkritik gaya para kepala daerah yang gemar mengumbar janji kampanye berlebihan tanpa memperhitungkan kemampuan daerah. Ia menilai kebiasaan “menjual mimpi” kepada masyarakat hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap pemimpin di tingkat lokal.

“Kalau janji kampanye tidak terealisasi, itu karena dari awal tidak realistis. Siapa yang berjanji harus berani bertanggung jawab. Jangan memberi harapan palsu,” ujar Fauzi kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).

Fauzi menilai, alasan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 tidak bisa dijadikan tameng bagi kepala daerah yang gagal menepati janji politik. Menurutnya, janji yang diucapkan saat kampanye seharusnya didasari perencanaan matang, bukan sekadar alat untuk menarik suara.

“Sering kali janji dibuat tanpa tahu situasi fiskal daerah. Ini yang salah. Kalau mau mencalonkan diri, pahami dulu kemampuan anggaran daerah, supaya yang disampaikan ke publik sesuai kenyataan,” tegas politisi Partai NasDem itu.

Ia menambahkan, kepala daerah seharusnya tidak terus menyalahkan pemerintah pusat, tetapi lebih fokus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar janji pembangunan tetap bisa diwujudkan. “Jangan sibuk cari alasan. Kalau PAD digali maksimal, banyak program yang bisa jalan tanpa menunggu bantuan pusat,” katanya.

Pernyataan Fauzi itu disampaikan usai munculnya protes dari sejumlah kepala daerah terhadap kebijakan Kementerian Keuangan yang memangkas alokasi TKD untuk tahun anggaran 2026. Melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), para kepala daerah menyampaikan keberatan langsung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebanyak 18 gubernur hadir dalam pertemuan tersebut, 15 daerah diwakili, dan 5 tidak hadir. Mereka menilai kebijakan pemotongan TKD dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa penyesuaian TKD dilakukan untuk mendorong efisiensi anggaran. “Semuanya tergantung kepala daerahnya. Kalau mereka bisa perbaiki kinerja, pasti tidak ada masalah. Tapi kalau dari dulu belanja daerahnya sering meleset, ya wajar kalau dikurangi,” jelasnya di Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, total alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Angka ini naik dari rencana awal Rp650 triliun, namun masih lebih rendah dibanding tahun 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. ***