Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
Sepakbola
15 jam yang lalu
Hutang Rp4,5 Miliar ke Indonesia Arena, FFI Harus Pertanggung Jawabkan APBN Rp20 Miliar
2
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
18 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
3
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
Non Olympic
14 jam yang lalu
IPSI Harus Berbenah: Siapa Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Atlet?
4
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
Kemenpora
16 jam yang lalu
IYS 2026, Ajang Membangun Fondasi dan Solusi Masa Depan Indonesia
5
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
21 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
6
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Sepakbola
12 jam yang lalu
Demi Amankan Poin Hadapi Persija, Persita Lakukan Persiapan Matang
Home  /  Berita  /  Non Olympic

Keputusan IOC Bukan Hukum Indonesia, Menpora Erick: Ruang Diskusi Masih Terbuka

Keputusan IOC Bukan Hukum Indonesia, Menpora Erick: Ruang Diskusi Masih Terbuka
Menpora Erick Thohir. (Gonews.co Group)
Jum'at, 24 Oktober 2025 17:47 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengaku terus melakukan koordinasi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari setelah Komite Olimpiade Internasional (IOC) memutus dialog akibat penolakan terhadap atlet Israel.

“Saya terus berkomunikasi dengan Okto (Red-Ketua Umum NOC Indonesia) terkait masalah tersebut. Rencananya, Okto juga akan datang langsung ke markas IOC untuk berdialog,” kata Menpora Erick kepada wartawan di Media Center Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jakarta, Jumat (24/10/2025).   

“Saya juga sempat bertanya terkait hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Dan, Okto juga menjelaskan baik-baik saja,” tambahnya.

Meski IOC memutus dialog, kata Menpora Erick, ruang diskusi tetap masih terbuka karena keputusan Dewan Eksekutif badan tersebut bukan menghukum Indonesia untuk menjadi penyelenggara pesta-pesta olahraga internasional.

"Itu bukan sesuatu harga mati. Kalau dari surat, sementara diberhentikan, belum ada komunikasi. Itu yang kami coba nanti melalui KOI untuk bisa membantu. Kemenpora cuma supporting system saja," kata Erick.

Seperti diketahui, Dewan Eksekutif IOC, pekan lalu, telah mengeluarkan empat poin penting merespon gagal masuknya kontingen Israel untuk 53rd World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.

Salah satu poin penting adalah memutus dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) terkait penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, atau ajang-ajang internasional.

Keputusan Dewan Eksekutif IOC ini berlaku sampai Indonesia mau memberikan jaminan masuk semua atlet tanpa melihat negara asal mereka sesuai dengan Piagam Olimpiade dan prinsip-prinsip dasar nondiskriminasi.

Indonesia saat ini tengah berupaya ikut menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Remaja pada tahun 2030 dan juga Olimpiade 2036. Namun, keputusan IOC membuat kans Indonesia mengecil.

Selain memutus dialog, IOC dalam keputusannya juga merekomendasikan federasi internasional agar tidak menggelar event internasional di Indonesia selama belum ada jaminan memadai terkait semua kontingen.

Terkait penyelenggaraan event internasional di Indonesia, Menpora Erick Thohir meminta induk-induk oraganisasi (PB/PP) berkoordinasi dengan NOC Indonesia dan juga Kemenpora.

Hal ini, jelas Menpora Erick, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam diplomasi internasional terutama menyangkut masalah posisi dengan Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Saya minta induk-induk organisasi lakukan koordinasi lebih awal dengan Kemenpora tentang rencana menggelar kejuaraan internasional di dalam negeri. Jadi, kita punya road mad yang sama. Ini kan menyangkut kebijakan pemerintah dan masalah anggaran serte peserta yang akan tampil. Jangan sampai dadakan,” jelasnya. ***

wwwwww