Rocky Gerung Sentil Purbaya: Jangan Jadi Penjaga Warisan Salah Kelola Whoosh

JAKARTA – Polemik proyek kereta cepat Whoosh kembali mencuat setelah pengamat politik Rocky Gerung menyoroti sikap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang dinilai belum tegas mengusut dugaan penyimpangan dalam pembiayaan proyek tersebut. Menurut Rocky, Purbaya justru terlihat melunak terhadap penjelasan mantan Presiden Joko Widodo mengenai utang dan kerugian yang ditimbulkan.

“Purbaya semestinya berdiri di sisi publik, bukan terkesan membela kebijakan lama. Kalau dari awal dia sudah bicara soal dugaan kesalahan dalam skema pembiayaan yang menguntungkan China, maka harusnya dia teruskan sampai tuntas,” ujar Rocky dalam kanal YouTube pribadinya, Kamis (30/10/2025).

Rocky menyebut, publik menaruh harapan besar pada Purbaya untuk menjadi sosok reformis yang berani mengungkap sumber persoalan di balik kerugian proyek bernilai ratusan triliun rupiah itu. Namun, gaya komunikasi Purbaya yang kini lebih hati-hati dianggap membuat kepercayaannya menurun. 

“Kalau Purbaya mau jadi ‘cowboy reformasi’, dia harus berani menembak arah yang benar. Tapi kalau malah minta maaf dan melunak, publik akan melihatnya sebagai cowboy cengeng,” sindirnya.

Ia menambahkan, posisi Purbaya saat ini sangat penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan utang negara.

“Presiden Prabowo perlu memberi sinyal jelas bahwa Purbaya diberi kewenangan penuh untuk menelusuri kasus Whoosh sampai ke akar,” jelas Rocky.

Sementara itu, Purbaya dalam pernyataannya sebelumnya menjelaskan bahwa urusan utang Whoosh sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai perusahaan induk dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

“KCIC di bawah Danantara, dan mereka sudah punya struktur manajemen serta dividen yang cukup besar, sekitar Rp80 triliun per tahun. Jadi mestinya bisa dikelola tanpa menarik dana negara lagi,” kata Purbaya dalam konferensi virtual, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah akan memastikan pemisahan yang tegas antara entitas bisnis dan negara agar risiko finansial tidak terus dibebankan kepada publik.

“Prinsip ke depan jelas: kalau untung dinikmati swasta, kalau rugi jangan negara yang tanggung. Itu harus jadi pembelajaran dari proyek ini,” tegasnya.

Pernyataan Purbaya itu menjadi langkah awal untuk menata ulang arah kebijakan investasi nasional di era pemerintahan baru. Namun, sorotan publik masih tertuju padanya—apakah ia benar-benar akan membongkar skandal besar di balik proyek prestisius Whoosh atau berhenti sebatas retorika. ***