Tewasnya Prada Lucky Jadi Alarm Reformasi Pembinaan Prajurit di Lingkungan TNI AD

JAKARTA – Tragedi kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo membuka kembali perdebatan lama tentang pola pembinaan di lingkungan militer Indonesia. Persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Rabu (29/10/2025), memperlihatkan bagaimana kekerasan sistemik masih menjadi bayang-bayang dalam kehidupan barak.

Kasus ini menyeret sedikitnya 21 anggota TNI AD sebagai terdakwa. Mereka didakwa menganiaya Prada Lucky hingga tewas dalam peristiwa di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Waka Nga Mere, Kabupaten Nagekeo.

“Ini bukan hanya soal individu, tapi menunjukkan adanya pola yang salah dalam sistem pembinaan militer kita,” ujar salah satu pengamat pertahanan yang hadir memantau jalannya sidang.

Dalam kesaksian di persidangan, Prada Richard Junimton Bulan — rekan sekaligus saksi kunci — mengungkapkan bahwa dirinya dan Lucky mengalami penyiksaan fisik dan mental secara berulang. Mereka dituduh melakukan hubungan sesama jenis tanpa bukti.

“Kami dipukul, dicambuk, disuruh telanjang, lalu area tubuh kami dilumuri cabai. Rasanya seperti terbakar,” kata Richard.

Aksi penyiksaan itu disebut dilakukan oleh Letda Made Juni Arta Dana bersama sejumlah prajurit senior. Beberapa di antaranya bahkan menaburkan garam ke luka korban, memukul dengan tali kompresor, dan menyundut tubuh Lucky dengan api rokok.

“Keempat terdakwa terancam hukuman sembilan tahun penjara,” ujar Oditur Letkol Chk Yusdiharto.

Kematian Prada Lucky menjadi tamparan keras bagi institusi militer. Di tengah tuntutan profesionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kekerasan seperti ini memperlihatkan masih adanya budaya pembinaan lama yang keliru — di mana “pendisiplinan” disamakan dengan penyiksaan.

Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpey, menangis di ruang sidang ketika menolak santunan Rp220 juta dari 22 terdakwa.

“Saya tidak mau uang itu. Nyawa anak saya tidak bisa diganti. Saya ingin keadilan, bukan belas kasihan,” ujarnya lantang.

Ayahnya, Christian Namo, seorang anggota TNI aktif, juga memilih menyerahkan seluruh proses kepada pengadilan militer. “Saya percaya aturan dan keadilan militer akan bekerja,” tegasnya.

Kasus ini bukan hanya perkara pidana, melainkan juga momentum bagi reformasi budaya militer di tubuh TNI. Para pengamat menilai perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem komando dan pola pembinaan agar praktik kekerasan terhadap prajurit muda tidak lagi terulang.

Kematian Prada Lucky menjadi simbol betapa mahalnya harga disiplin bila diterjemahkan dengan cara yang salah. Di tengah janji pembaruan institusi pertahanan, publik kini menunggu: apakah militer berani berubah dan memastikan tidak ada lagi “Lucky” lain yang gugur di tangan sesama prajuritnya. ***