Wabup Pidie Jaya Diduga Aniaya Petugas Gizi, BGN Tegaskan Pejabat Tak Boleh Arogan di Lapangan

JAKARTA – Kasus dugaan penganiayaan terhadap Kepala dan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, oleh Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menuai kecaman keras dari Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga tersebut menilai tindakan kekerasan terhadap tenaga lapangan bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai nilai kemanusiaan.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menegaskan pihaknya telah melaporkan secara resmi insiden tersebut dan mendorong aparat penegak hukum menindaklanjutinya.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan dengan semangat gotong royong. Relawan bekerja di lapangan dengan penuh dedikasi. Kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap mereka tidak bisa ditoleransi,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).

Insiden ini terjadi ketika Wakil Bupati Hasan Basri melakukan kunjungan mendadak ke pos SPPG tanpa pemberitahuan. Alih-alih memberikan pembinaan, kunjungan itu justru berubah tegang setelah Hasan disebut membentak relawan dan memukul Kepala SPPG, Muhammad Reza, di depan petugas yang sedang bekerja. Situasi baru mereda setelah dilerai asisten pribadinya.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN telah menyampaikan laporan resmi tertanggal 30 Oktober 2025, yang kini menjadi dasar penanganan lebih lanjut. Kepala SPPG bersama relawan juga telah melapor ke Bupati Pidie Jaya, yang menyarankan agar mereka menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.

Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan pemerintah pusat harus memastikan perlindungan hukum bagi seluruh petugas di lapangan.

“Relawan gizi bukan bawahan politik, mereka bagian dari garda depan pelayanan sosial. Mereka berhak atas rasa aman dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

BGN juga mengirim tim pemantauan ke Aceh untuk mendampingi korban serta mengawal proses hukum. Lembaga itu menegaskan kegiatan Program MBG di Desa Sagoe tetap berjalan seperti biasa agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Kasus ini memicu perhatian luas karena menyentuh aspek moralitas pejabat publik di tingkat daerah. Banyak pihak menilai, kejadian ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat untuk memperkuat mekanisme perlindungan bagi relawan dan tenaga lapangan, agar tidak menjadi korban intimidasi dari pejabat yang semestinya menjadi pelindung mereka.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan bagian dari upaya nasional menekan angka gizi buruk dan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia. Di balik keberhasilannya, ribuan petugas SPPG di seluruh Indonesia bekerja dengan sumber daya terbatas dan risiko tinggi — termasuk tekanan sosial dan politik di lapangan.

“Kekerasan terhadap relawan bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga penghinaan terhadap nilai kemanusiaan yang menjadi dasar program gizi nasional,” tegas Sony. ***