Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani, DPR Ingatkan Risiko Politisasi Bila Ikut Bersuara

JAKARTA – Polemik dugaan ijazah doktor palsu yang menyeret hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani, menarik perhatian parlemen. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menilai Arsul seharusnya memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga konstitusi.

Tandra mengatakan transparansi merupakan kewajiban moral bagi pejabat publik, terutama seorang hakim konstitusi yang memegang mandat terkait kepastian hukum.

"Jadi beliau harus jelaskan beliau punya tanggung jawab moral, tanggung jawab etik sebagai pejabat publik yang harus terbuka. Sebenarnya persoalan ini gampang kok, misalnya kalau orang tanya saya, ya sudah you pergi aja ke UGM, tanya kan ada," ujarnya, Minggu (16/11/2025).

Kasus ini mencuat setelah Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim Polri. Tandra memahami langkah pelapor membawa perkara tersebut ke ranah kepolisian, sebab DPR harus menjaga asas praduga tak bersalah dan menghindari potensi politisasi.

"Gini loh, bagaimana kita DPR bisa membuka, kita kan ndak boleh dong, praduga bersalah itu nggak boleh kita, ya kan," jelasnya.

"Akhirnya kepolisian dong ya kan, pelapornya ada dugaan begitu, beliau dateng klarifikasi, ya toh. Kalau lembaga DPR nanti takut dipolitisir lagi ya kan," sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, mempertanyakan langkah pelapor yang langsung menuju Bareskrim. Ia menilai DPR sebagai lembaga pengusul Arsul seharusnya menjadi pihak pertama yang dimintai klarifikasi.

"Saya, dan kami di MKMK, merasa agak ganjil mengapa tiba-tiba ke Bareskrim? Pak Arsul itu hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR. Maka, kalau terdapat dugaan penggunaan ijazah palsu, secara tidak langsung berarti para pelapor meragukan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPR. Begitu bukan?" kata Palguna.***