Dua Minggu KPK Telusuri BPK, Jejak Dugaan Penyimpangan Disebut Mengarah ke Tiga Kementerian

JAKARTA – Gelombang pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan dalam dua pekan terakhir memicu sorotan luas. Publik mulai mempertanyakan apakah terdapat celah dalam proses audit negara yang sedang coba diurai KPK.

Pekan lalu, KPK memeriksa Padang Pamungkas, Kepala Auditorat Keuangan Negara IV BPK, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di tengah agenda penyelidikan yang masih tertutup dan belum dijelaskan ke publik. 

Belum reda perhatian atas pemeriksaan tersebut, Kamis (20/11/2025) penyidik KPK kembali bergerak. Kali ini mereka mendatangi langsung Gedung BPK untuk memeriksa auditor Yudy Ayodya Baruna. Langkah itu mengejutkan banyak pihak, terutama karena pemeriksaan dilakukan di kantor lembaga yang selama ini menjadi rujukan utama akuntabilitas keuangan negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa lembaganya belum dapat memaparkan detail yang sedang mereka telusuri.

“Masih di tahap lidik, belum bisa disampaikan,” katanya.

Minimnya keterangan resmi membuat ruang publik dipenuhi dugaan. Informasi yang beredar menyebut bahwa rangkaian pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan kasus yang melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indikasi itu menguatkan asumsi bahwa KPK tengah memeriksa apakah ada hasil audit, rekomendasi, atau proses pemeriksaan BPK yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya.

Serangkaian langkah KPK ini memberi sinyal bahwa penyelidikan bukan sekadar pemanggilan rutin. Ada kemungkinan lembaga antirasuah sedang memetakan jalur yang lebih besar—jalur yang menghubungkan auditor dengan proses pengambilan keputusan di kementerian strategis. Publik kini menanti perkembangan berikutnya untuk melihat sejauh mana penelusuran KPK akan membuka fakta di balik hubungan antara temuan audit dan dugaan penyimpangan anggaran negara. ***