Ketika Sorotan Global Mengarah ke Jokowi, Transparansi Ijazah Justru Jadi Tuntutan di Dalam Negeri

JAKARTA – Kontras suasana mencuat antara panggung internasional dan ruang sidang dalam negeri. Saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi tamu kehormatan dalam jamuan makan malam Bloomberg New Economy Forum di Singapura, isu dugaan ijazah palsu yang digugat di Komisi Informasi Pusat justru memuncak dan memicu pembicaraan luas.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai pilihan Jokowi menghadiri acara global itu di tengah sidang yang tengah dinanti publik menciptakan jarak dengan keresahan masyarakat.

“Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia. Padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung ijazahnya kepada publik,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Menurut Iwan, upaya sederhana seperti membuka dokumen asli justru dapat meredam kecurigaan publik.

“Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi di pengadilan, akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya,” tambahnya.

Di Singapura, Jokowi hadir sebagai Anggota Dewan Penasihat Bloomberg dan dijadwalkan menyampaikan pidato terkait arah pembangunan nasional. Ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menyebut Jokowi mendapat tempat duduk di sebelah Mike Bloomberg pada acara jamuan tersebut.

Sementara itu, sidang di Komisi Informasi Pusat yang berlangsung Senin (17/11/2025) berjalan tegang. Koalisi Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi) hadir sebagai pemohon, sementara pihak termohon terdiri dari perwakilan UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Ketegangan meningkat ketika majelis mendapati jawaban “tidak ada” saat menanyakan keberadaan prosedur legalisasi ijazah serta Standar Operasional Prosedur masa kuliah hingga pencalonan Jokowi. Ketua Majelis, Rospita Vici Paulyn, juga mempertanyakan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta.

Situasi tersebut memperlihatkan dua panggung yang berjalan paralel: satu menampilkan Jokowi dalam pertemuan elite global, satu lagi mempertanyakan dokumen yang dianggap fundamental bagi integritas publik. Di tengah dua realitas itu, tekanan terhadap transparansi semakin menguat seiring publik menunggu kejelasan yang belum juga datang. ***