Prabowo Instruksikan Penindakan Tambang Ilegal, Sjafrie Tegaskan Langkah Tegas

JAKARTA – Arah baru penegakan hukum terhadap tambang ilegal kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025). Dalam pertemuan itu, Sjafrie diminta memperkuat langkah hukum yang lebih terkoordinasi dan menyeluruh untuk menindak para pelaku.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Senin (24/11/2025), Sjafrie menuliskan komitmennya menjalankan instruksi tersebut bersama kementerian dan lembaga terkait. "Saya bersama Kementerian dan Lembaga terkait memastikan seluruh langkah penegakan hukum berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan," tulisnya. 

Dalam unggahan itu, dijelaskan pula bahwa Prabowo kembali mengingatkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam merupakan hak negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pesan tersebut menjadi dasar bagi penguatan operasi penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang terus merugikan negara. 

Sjafrie menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi praktik penambangan tanpa izin. Ia memastikan seluruh proses hukum dari penangkapan hingga pengadilan akan dijalankan secara adil. "Tidak boleh ada ruang bagi praktik ilegal yang merusak lingkungan, merampas hak negara, dan menghambat pembangunan nasional," ungkapnya.

Ia meyakini ketegasan penindakan akan menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tertib. "Negara hadir, negara menertibkan, dan negara memastikan setiap jengkal kekayaan alam kembali untuk rakyat Indonesia," sambungnya.

Beberapa hari sebelum rapat tersebut, Sjafrie memantau latihan gabungan TNI di Bangka Belitung dan Morowali, Sulawesi Tengah. Latihan itu digelar untuk mempertajam kemampuan dalam pengawasan dan penindakan terhadap penambangan ilegal, terutama di wilayah yang kerap menjadi lokasi aktivitas tersebut. ***