Koalisi Jakarta Present Optimistis Pram Mampu Cegah Praktik Jual Beli Jabatan

‎

‎Direktur Eksekutif Koalisi Jakarta Present, Taufik Tope Rendusara menegaskan, adanya praktik transaksional dalam birokrasi daerah telah merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip meritokrasi. Menurutnya, masalah ini tidak boleh berhenti di level oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

‎

‎"Evaluasi tidak cukup diarahkan kepada ASN. Gubernur harus melihat ke lingkar terdekatnya sendiri, termasuk pihak-pihak non-ASN yang punya akses dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

‎

‎Ia menilai, potensi campur tangan aktor-aktor informal di sekitar pimpinan justru bisa menjadi sumber utama kekacauan, terutama karena mereka kerap bekerja di "ruang abu-abu" kekuasaan yang sulit terdeteksi. 

‎

‎Menurutnya, situasi tersebut semakin krusial karena Pemprov Jakarta segera memasuki tahapan pemilihan Sekda, jabatan strategis yang mengendalikan arah birokrasi.

‎

‎"Dugaan kasus ini harus dibaca sebagai alarm keras menjelang pemilihan Sekda. Ada kemungkinan ada pihak yang ingin mempengaruhi proses itu demi agenda tertentu, bukan demi kepentingan publik," tegasnya.

‎

‎Ia mengingatkan, jika ruang-ruang tidak sehat di sekitar pimpinan tidak ditutup, pemilihan Sekda berpotensi dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu. 

‎

‎Taufik meminta Pram mengambil langkah konkret untuk menertibkan akses informal dan memastikan proses seleksi berlangsung transparan, ketat, dan bebas dari intervensi politik serta transaksi gelap.

‎

‎Koalisi Jakarta Present menilai, momentum kegaduhan ini seharusnya dimanfaatkan sebagai langkah pembenahan menyeluruh agar tata kelola pemerintahan daerah dapat kembali dipercaya publik

‎

‎"Jakarta membutuhkan Sekda yang lahir dari integritas, bukan dari lobi gelap dari kompetensi, bukan dari transaksi. Sebelum meminta birokrasi bersih, pimpinan harus memastikan bahwa rumahnya sendiri bersih terlebih dahulu," pungkas Tope. ***