DPR Soroti Kerusakan Lahan Usai Bencana Sumatera, Izin Usaha Ekstraktif Jadi Titik Kritik

JAKARTA – Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera memantik desakan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai bencana yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya kerusakan lingkungan serius yang tak bisa dilepaskan dari aktivitas usaha ekstraktif.

Sebagai Anggota Timwas Bencana DPR RI, ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan dan perkebunan skala besar yang diduga mempercepat degradasi lahan.
"Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan," katanya, Sabtu (29/11/2025).

Ia menyoroti kemunculan Siklon Senyar di wilayah yang sebelumnya tidak memiliki sejarah fenomena serupa. Menurutnya, hal itu menjadi tanda bahwa perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan.
"Telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia," ujarnya.

Maman juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi secara nyata. Ia menekankan pentingnya revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, penataan ruang berbasis risiko bencana, hingga penambahan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan.

Serangkaian bencana di Sumatera, tegasnya, harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan agar masyarakat tidak terus menjadi korban di wilayah rawan. ***