Publik Mendesak Keadilan, DPR Ingatkan Bareskrim Serius Ungkap Penebangan Liar Pemicu Banjir

PADANG – Sorotan terhadap praktik penebangan liar di Sumatera semakin tajam setelah banjir bandang melanda Padang dan meninggalkan kerusakan besar. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mendorong Bareskrim Polri agar tidak ragu mengambil langkah tegas dalam penyelidikan dugaan perusakan hutan tersebut.

“Saya sepakat tim Bareskrim melakukan penyelidikan tentang hal itu,” ujarnya, Jumat (5/12/2025). Ia menilai dampak lingkungan yang terjadi belakangan ini menuntut respons cepat dan menyeluruh.

Nasir menegaskan keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tidak tumpang tindih dengan tugas Bareskrim. Menurutnya, kedua lembaga justru harus bergerak saling melengkapi.
“PKH itu penertiban. Kalau Bareskrim itu penegakan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pembentukan tim penyelidik tidak boleh berhenti menjadi formalitas. Kasus penebangan liar ini, katanya, sudah menjadi perhatian Presiden sehingga menuntut langkah konkret.
“Ini kan sudah atensi Pak Presiden,” tegasnya.

Nasir berharap Bareskrim dan Satgas PKH mampu membangun kolaborasi lebih kuat untuk menjaga hutan dari para perusak.
“Keduanya bersinergi untuk menyelamatkan sumber daya alam kita agar tidak dirampok oleh konglomerat hitam,” urainya.

Di sisi lain, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Dedi Prasetyo memastikan tim penyelidik penebangan liar di Sumatera Barat telah resmi dibentuk. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau Posko Ante Mortem Polda Sumbar di Rumah Sakit Bhayangkara, Padang, Kamis (4/12/2025).
“Bareskrim sudah membentuk tim, nanti akan berkolaborasi dengan Polda Sumbar,” ungkapnya, didampingi Wakil Kepala Polda Sumbar Brigjen Pol Solihin.

Dedi menyebut tim gabungan akan mendalami temuan terkait aktivitas penebangan liar yang menyeret perhatian publik setelah banjir bandang menyeret lumpur serta batang pohon dari kawasan hutan. Ia menegaskan kepolisian telah mengambil langkah hukum untuk menindaklanjuti laporan yang berkembang di lapangan. ***