‎Ali Lubis Desak Penegakan Hukum Kasus Lahan Dispora Batu Ampar

‎

Menurutnya, apabila lahan tersebut masih tercatat sebagai aset pemerintah daerah, maka setiap pemanfaatan wajib melalui prosedur hukum yang sah.

‎

‎“Jika pembangunan dilakukan tanpa izin dan tanpa kejelasan status peralihan hak tanah, ini merupakan pelanggaran serius," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (7/1/2026)

‎

‎Ia mendorong, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera melakukan audit aset dan klarifikasi menyeluruh melalui instansi terkait. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispora diminta membuka data dan dokumen lahan tersebut kepada publik.

‎

‎Ali menekankan, apabila ditemukan pelanggaran hukum, baik administratif maupun pidana, seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai ketentuan. Sanksi administratif hingga pembongkaran bangunan dapat diberlakukan jika terbukti berdiri di atas lahan negara tanpa izin.

‎

‎"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan transparan. Aset daerah tidak boleh disalahgunakan, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan komersial tanpa dasar hukum yang jelas." tegasnya

‎

‎Ia mengingatkan, pentingnya pengawasan internal pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset agar kasus serupa tidak terulang, serta menegaskan tata kelola aset daerah harus mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum demi melindungi kepentingan publik. ***