Kerusakan Lingkungan Kian Parah, Lahan Kritis Tak Lagi Bisa Diabaikan

WONOSOBO – Meluasnya lahan kritis di Wonosobo, Jawa Tengah, menandai persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun. Kondisi ini bukan hanya tercermin dalam data, tetapi juga berdampak langsung pada meningkatnya ancaman bencana dan krisis sumber daya air.

Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), luas lahan kritis di Wonosobo mencapai 36.842 hektare dari total wilayah sekitar 98.400 hektare. Artinya, lebih dari sepertiga wilayah kabupaten tersebut kini berada dalam kondisi rawan. 

Ketua Yayasan Jagat Tunas Bumi (Jatubu), Mantep Abdul Ghoni, menilai angka tersebut menunjukkan kegagalan pengelolaan lingkungan dalam menjaga fungsi ekologis wilayah.

“Ini bukan sekadar persoalan angka. Ketika lahan kritis terus meluas dan dibiarkan, itu menandakan pengelolaan lingkungan gagal melindungi fungsi ekologis wilayah,” kata Mantep dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026). 

Ia menjelaskan, dampak lahan kritis tidak hanya terbatas pada kawasan wisata yang selama ini sering disorot publik. Kerusakan justru meluas hingga kawasan hulu dan wilayah yang seharusnya menjadi benteng ekologis, termasuk area yang berada dalam pengelolaan Perhutani. 

“Di lapangan terlihat jelas banyak lereng terbuka dan tutupan vegetasi menurun drastis, bahkan di kawasan yang semestinya dilindungi. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Mantep menilai lemahnya pengawasan serta penegakan aturan menjadi faktor utama yang memperparah kerusakan lingkungan. Berbagai pelanggaran, mulai dari pembukaan lahan tanpa prinsip konservasi hingga pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, dinilai kerap terjadi tanpa sanksi tegas.

Ia juga menyoroti perkembangan sektor pertanian dan pariwisata yang tidak diimbangi dengan praktik konservasi memadai. Berdasarkan indikator BPDAS, lahan pertanian dan hortikultura justru menjadi penyumbang terbesar lahan kritis di Wonosobo.

“Kegiatan ekonomi memang penting, tetapi tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, risikonya akan ditanggung masyarakat sendiri,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Mantep mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan. Langkah itu meliputi penataan ruang, perizinan, serta penguatan pengawasan di lapangan agar kerusakan tidak terus meluas.

“Penyelamatan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Jika tidak ada langkah korektif yang tegas, dampak sosial dan ekonomi akibat bencana lingkungan akan semakin besar,” tandasnya. ***