‎Pemprov DKI Paparkan Realisasi APBD 2025, Ekonomi Jakarta Tetap Tumbuh Stabil

‎

‎Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, kebijakan dan realisasi APBD diarahkan untuk memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh seluruh warga Jakarta, di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.

‎

‎"Di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, alhamdulillah perekonomian DKI Jakarta tetap terjaga dengan baik," ujar Pram.

‎

‎Ia menjelaskan, kinerja ekonomi Jakarta sepanjang 2025 menunjukkan tren stabil. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). 

‎

‎Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 berada di level optimistis, yakni 145,33. Inflasi Jakarta juga terkendali di angka 2,63 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen.

‎

‎Menurut Pram, capaian makro tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program pembangunan yang dibiayai APBD, khususnya pada empat fokus utama tahun 2025, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

‎

‎Selain menjaga stabilitas fiskal, Pemprov DKI juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

‎

‎"Seluruh kebijakan fiskal kami arahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat dan penguatan iklim usaha yang sehat," kata Pramono.

‎

‎Dari sisi pendapatan daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengungkapkan, realisasi retribusi daerah tahun 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Angka ini melonjak Rp793 miliar atau naik 111 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp713,72 miliar.

‎

‎Retribusi jasa usaha menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi hampir 50 persen dari total retribusi daerah. Capaian tersebut, kata Lusiana, mencerminkan optimalisasi aset daerah serta meningkatnya partisipasi masyarakat.

‎

‎"Tren positif ini didorong oleh penyederhanaan regulasi dan evaluasi tarif layanan," ucapnya.

‎

‎Meski APBD DKI Jakarta Tahun 2026 tercatat turun menjadi Rp81,32 triliun lebih rendah Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD), Pemprov DKI memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

‎

‎Anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar Rp19,76 triliun atau 26,6 persen dari total APBD. Sementara anggaran infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp31,88 triliun atau 43,03 persen. Pemprov DKI juga menegaskan tidak ada pengurangan penerima manfaat pada program subsidi transportasi dan pangan, serta layanan kesehatan tetap berjalan penuh.

‎

‎Pemprov DKI Jakarta menilai realisasi APBD 2025 menjadi bukti pengelolaan fiskal yang terukur dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan serta perlindungan kesejahteraan warga. ***