Purbaya Geram Perusahaan Baja China Akali Pajak, Negara Dianggap Bisa Dibeli

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meluapkan kemarahan atas ulah perusahaan baja asal China yang diduga mengemplang pajak selama puluhan tahun. Ia menilai praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap kedaulatan negara.

“Karena sudah terbukti sudah puluhan tahun dan kita dihina dan disepelekan seperti itu. Gimana perusahaan asing bisa beroperasi seperti itu? Dan menganggap bangsa kita bangsa tempe,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Menurutnya, anggapan bahwa Indonesia dapat dikendalikan dengan uang merupakan penghinaan yang tidak bisa ditoleransi.

“Bangsa apa? Bangsa yang bisa dikendalikan dengan uang gitu saja, enak saja tuh,” katanya dengan nada tinggi.

Purbaya mengungkapkan, dari sekitar 40 perusahaan baja asal China yang terindikasi tidak patuh pajak, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada dua perusahaan besar. Meski belum mengungkap identitasnya, ia memastikan kedua perusahaan tersebut telah lama beroperasi dan perlahan menguasai pasar domestik.

“Mereka menguasai ini loh, di sini loh diam-diam loh. Perusahaan-perusahaan China yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata Purbaya, menempatkan industri baja nasional dalam posisi tertekan. Perusahaan dalam negeri yang patuh membayar pajak justru kalah bersaing, bahkan tak sedikit yang terpaksa menghentikan usaha.

“Sehingga perusahaan domestik, baja yang bayar pajak sesuai aturan, terancam. Bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kita biarkan?” ucapnya.

Tak hanya mengarahkan sorotan pada korporasi asing, Purbaya juga mengultimatum jajaran internal perpajakan. Ia menegaskan tidak akan ragu memecat pegawai pajak yang terbukti bermain mata dengan perusahaan nakal.

Pernyataan keras itu muncul setelah ia mendengar pengakuan perusahaan China yang memilih jalur pembayaran pajak ilegal karena dianggap lebih murah dibandingkan kepatuhan resmi.

“Kalau dia bilang ‘Indonesia enggak akan berubah, lebih baik saya bayar di belakang karena lebih murah’, itu pernyataan yang kurang ajar,” tegasnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan menuntaskan persoalan ini dan membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara.

“Biar saja mereka dengar. Nanti kita beresin,” katanya. ***